Selasa, 07 April 2020

Akademisi Pidana Bicara tentang Penangkapan Terkait PSBB

Jangan sampai penangkapan orang yang berkerumun menjadi kontraproduktif dengan upaya pencegahan wabah.
Aji Prasetyo
Ilustrasi corona. Ilustrator: BAS

Kepolisian melakukan penangkapan terhadap belasan orang yang diduga melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan, 18 orang itu diamankan lantaran tidak mengindahkan seruan jarak jarak (social distancing) meski telah tiga kali diperingatkan. Sebanyak 11 orang ditangkap lokasi di Bendungan Hilir, dan 7 orang lokasi di Sabang, Jakarta Pusat.

Selain itu, ada juga penangkapan 20 orang di Jakarta Utara. Ada yang ditangkap sedang berolah raga di tempat gym, ada yang di kafe, dan ada yang sedang nongkrong. Polisi menggunakan Pasal 93 juncto Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 218 KUHP untuk menjerat mereka yang ditangkap.

Penangkapan orang-orang yang berkumpul adalah buntut imbauan untuk menjaga jarak (social distancing) dan untuk tinggal/bekerja di rumah. Belakangan, polisi juga punya dasar yang kuat setelah Menteri Kesehatan menyetujui permohonan penetapan DKI Jakarta sebagai lokasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Topo Santoso, mengingatkan bahwa  penegakan hukum pidana bukan berarti perlu langsung melakukan penangkapan. Setelah suatu wilayah ditetapkan sebagai PSBB, polisi masih dapat menggunakan diskresi. Misalnya dengan memberikan peringatan kepada warga yang berkumpul agar tidak mengulangi perbuatannya.

Menangkap banyak orang berarti sama saja mengumpulkan mereka di satu tempat pada saat tertentu. Ini sama saja berseberangan dengan keinginan membatasi jarak orang per orang. “Jangan sampai penegakan hukum kontra produktif dengan upaya mencegah penularan jika menambah orang-orang yang ditahan,” ujarnya.

(Baca juga: Staatsnoodrecht dalam Pandangan Tiga Tokoh Hukum).

Menurut Topo Santoso, upaya penangkapan dan proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian dapat dilihat sebagai kebalikan dari keinginan Kementerian Hukum dan HAM mengurangi penumpukan orang di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Pengurangan jumlah orang yang ditahan justru selaras dengan program pemerintah mencegah penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19).

“Upaya pemerintah dan penegak hukum harus sinkron. Jangan beda-beda karena menimbulkan ketidakadilan. Jika situasi di gym seperti saudara ceritakan, juga terjadi pada berbagai tempat, apakah penegak hukum juga agak bertindak yang sama? Ini yang perlu dilihat lagi,” jelasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua