Kamis, 09 April 2020

Beragam Usulan Cara Mengatasi Defisit BPJS Kesehatan

Mulai mengoptimalisasikan pembayaran iuran dari peserta, subsidi silang dari cukai rokok, cost sharing, mendorong pemerintah mengevaluasi penetapan kelas rumah sakit, hingga menindaklanjuti verifikasi klaim untuk mengatasi fraud atau kecurangan di lapangan.
Rofiq Hidayat
Layanan BPJS Kesehatan. Foto: Hol

Pemerintah nampaknya masih gusar dengan kondisi keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Suntikan dana belasan triliunan rupiah, nyatanya belum mampu mendongkrak stabilitas keuangan BPJS Kesehatan guna memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat secara optimal. Terlebih, setelah keluarnya putusan uji materi Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

 

Sepertinya, perlu cara “radikal” dan tepat untuk mengatasi keterpurukan defisit dana BPJS Kesehatan, terutama di tengah penyebaran wabah Covid-19 saat ini. Dalam keterangannya, Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan sejumlah cara sistematis dan terukur untuk mengatasi kondisi defisit BPJS Kesehatan secara cepat. Jika tidak, bakal berdampak besar terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

 

Dia mengatakan pemerintah dan BPJS Kesehatan harus bersinergi dan berpacu dengan waktu di tengah situasi darurat kesehatan. Dia mengusulkan ada beberapa cara agar pemerintah dan BPJS Kesehatan bisa mengatasi/menutup defisit dana BPJS Kesehatan sebesar Rp15,5 triliun pada 2019.   Pertama, mengoptimalkan pembayaran iuran dari peserta. Berdasarkan data, BPJS Kesehatan mencatat jumlah kepesertaan baru mencapi 224,1 juta atau 83 persen dari penduduk Indonesia yang berjumlah 269 juta orang per 27 Desember 2019.

 

Kepesertaan BPJS Kesehatan terdiri dari peserta penerima bantuan iuran (PBI) anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). Sedangkan peserta PBI anggaran penerimaan belanja daerah (APBD) 38,8 juta orang; pekerja penerima upah (PPU) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 14,7 juta orang. Kemudian PPU TNI sebanyak 1,57 juta orang; PPU Polri sebanyak 1,28 juta orang; dan PPU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak 1,57 juta.

 

Sementara PPU Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 210 ribu peserta; PPU swasta 34,1 juta; dan PPU Pekerja Mandiri 30,2 juta; dan Peserta bukan pekerja mencapai 5,01 juta peserta. Saat ini kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran baru mencapai 62 persen. “Masih ada sisa 38 persen yang harus dikejar iurannya,” ujarnya. Baca Juga: Pasca Putusan MA, Aturan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dievaluasi  

 

Kedua, subsidi silang dari cukai rokok. Menurutnya, penerimaan cukai periode 2019 mencapai Rp 172,33 triliun atau tumbuh 8 persen dari target yang ditetapkan Rp 165,5 triliun. Sementara cukai hasil tembakau menyumbang penerimaan terbesar yakni Rp 164,87 triliun. Sementara dari cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebesar Rp 7,3 triliun. Sedangkan cukai etil alkohol (EA) sebesar Rp 120 miliar.

 

Ketiga, cost sharing atau urun biaya khusus untuk penyakit katastropik dan diderita oleh peserta mandiri. Heri melihat  banyak negara di belahan dunia menerapkan cost sharing. Seperti Jerman dan Amerika Serikat. Menurutnya, cost charing diterapkan lantaran jenis penyakit katastropik seperti jantung, stroke, cuci darah, dan lainnya. “Ada sembilan penyakit, menjadi penyumbang klaim terbesar BPJS Kesehatan dan berasal dari peserta mandiri,” bebernya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua