Kamis, 09 April 2020

Notaris/PPAT dan Pandemi Covid-19 Oleh: Prita Miranti Suyudi*)

Pembuatan akta Notaris dan PPAT dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang dapat ditunda dan yang tidak dapat ditunda.
RED
Prita Miranti Suyudi. Foto: Istimewa

Banyak bidang pekerjaan di dunia yang terpengaruh pandemi virus Corona (Covid-19) dikarenakan adanya keharusan menjaga jarak fisik guna mencegah penyebaran virus. Semua yang bisa dilakukan dari jarak jauh, dilakukan melalui daring di rumah masing-masing, menyisakan hanya pekerjaan yang betul-betul tidak bisa dilakukan dari rumah, yang masih harus bekerja ke luar.

 

Notaris dan PPAT tidak terkecualikan. Sebagai pejabat publik yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan (UU No. 30 Tahun 2004) diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, yaitu sebuah pembuktian tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi masyarakat; peraturan perundangan mengatur dengan tegas bahwa syarat utama otentisitas sebuah akta otentik adalah kehadiran para pihak di hadapan Notaris/PPAT (Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Lalu bagaimana Notaris/PPAT menjalankan jabatannya di tengah pandemi Covid-19?

 

Hingga saat ini sejak dikeluarkannya Surat Himbauan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) tertanggal 17 Maret 2020, kantor Notaris dihimbau untuk mengurangi aktivitas di kantor atau di luar kantor dan apabila tidak ada keperluan yang mendesak, pekerjaan-pekerjaan yang wajib diselesaikan, semaksimal mungkin diselesaikan di rumah. (Surat Himbauan PP INI Nomor 65/33-III/PP-INI/2020)

 

Untuk keadaan saat ini Penulis berpendapat bahwa perbuatan hukum yang memerlukan surat pernyataan dan/atau perjanjian dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang dapat ditunda dan yang tidak dapat ditunda. Secara bebas, bisa diartikan bahwa surat dan/atau perjanjian yang dapat ditunda adalah yang tidak harus dilakukan sekarang atau dengan segera sehingga dapat dilakukan menunggu kondisi menjadi lebih baik. Sebaliknya, surat dan/atau perjanjian yang tidak dapat ditunda adalah yang harus dilakukan dengan segera atau tidak dapat menunggu.

 

Untuk kelompok yang pertama, PP-INI melalui Surat Edaran Nomor 67/35-III/PP-INI/2020 telah memberikan panduan yang jelas bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam kondisi bekerja dari rumah yaitu sebagai berikut:


  1. Mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap, hingga kondisi memungkinkan;

  2. Merekomendasikan rekan Notaris lain yang kondisinya memungkinkan untuk menjalankan jabatan;

  3. Untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya dapat dibuat di bawah tangan, agar dicantumkan klausula “akan dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Otentik segera setelah kondisi darurat Covid-19 dicabut oleh Pemerintah”.

 

Kelompok yang kedua, yaitu akta-akta yang tidak dapat ditunda, setidaknya menurut pengamatan penulis ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua