Jumat, 10 April 2020

Pergub PSBB Jakarta Terbit, Ini Ketentuan Penting Terkait Kebutuhan Masyarakat

Penerapan PSBB berlaku Jumat 10 April 2020 hingga 14 hari ke depan.
RED/ANT
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: HOL

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pergub PSBB Jakarta). Peraturan ini berlaku mulai Jumat 10 April 2020 hingga 14 hari ke depan.

 

Terdapat enam aktivitas atau kegiatan yang dibatasi dan penting bagi kehidupan masyarakat dalam Pergub PSBB Jakarta ini. Mulai dari pelaksanaan pembelajaran di sekolah/institusi pendidikan lainnya; aktivitas bekerja di tempat kerja; kegiatan keagamaan di rumah ibadah; kegiatan di tempat atau fasilitas umum; kegiatan sosial dan budaya; dan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

 

"Pergub ini berisi 28 pasal," kata Anies saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/4) malam, sebagaimana dikutip dari Antara.

 


  1. Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah/Institusi Pendidikan Lainnya

Aktivitas pertama terkait pelaksanaan pembelajaran di sekolah/institusi pendidikan lainnya. Metode pembelajaran pada saat pemberlakuan PSBB diganti dengan metode jarak jauh. Sedangkan institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara saat pemberlakuan PSBB meliputi lembaga pendidikan tinggi; lembaga pelatihan; lembaga penelitian; lembaga pembinaan; dan lembaga sejenisnya. Aturan penghentian sementara ini tidak berlaku bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

 


  1. Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Sedangkan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dan diganti dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal atau work frome home (WFH). Namun, ada 10 sektor yang dikecualikan dari WFH, yakni sektor badan usaha, layanan publik, dan instansi masih tetap beroperasi seperti biasa di masa penerapan PSBB. Pengecualian PSBB dilakukan pada kantor instansi pemerintahan baik pusat dan daerah, kantor perwakilan diplomatik dan organisasi internasional.

 

Sektor tersebut adalah yang bergerak di bidang kesehatan; sektor bahan pangan makanan dan minuman; bidang energi; sektor komunikasi dan teknologi; sektor keuangan, perbankan dan pasar modal; bidang logistik; bidang konstruksi; industri strategis; pelayanan dan utilitas publik serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional atau objek tertenu, dan kesepuluh adalah sektor swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari.

 

Anies menekankan pada sektor usaha dan layanan yang masih beroperasi di masa PSBB tetap harus memberlakukan jaga jarak serta pengaturan jumlah karyawan yang bertugas. "Di tempat-tempat di mana dikecualikan diatur dalam Peraturan Gubernur, pembatasan aktivitas kerja, kemudian pengaturan jumlah karyawan yang bekerja di waktu yang bersamaan, memastikan ada pembatasan fisik," kata Anies.

 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua