Klinik Hukumonline dengan taglinenya “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi maupun ahli atas masalah hukum sehari-hari. Tim Klinik menyajikan informasi hukum ke dalam artikel yang mudah dicerna masyarakat. Tak hanya artikel, kini edukasi hukum tersebut juga telah hadir dalam berbagai format lain, seperti infografis, video, chatbot, hingga podcast.
Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir. Dari nilai-nilai konstitusi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), hingga prosedur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kreditur dapat menjual barang milik debitur sebagai pembayaran utangnya melalui pelelangan umum. Penjualan barang di bawah harga pasar sebenarnya diperbolehkan sepanjang para pihak tidak ada yang melakukan kecurangan.
Namun, patut diperhatikan bahwa objek jaminan tersebut tidak boleh dijual di bawah nilai limit yang telah ditetapkan. Jika objek jaminan terjual di bawah nilai limit, maka kreditur dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum.
Sebenarnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) harus dicegah dengan segala upaya. Dalam menghadapi dampak negatif COVID-19 pun, pengusaha diminta untuk tidak melakukan PHK.
Maka, terdapat beberapa langkah alternatif agar pekerja/buruh tidak di-PHK dan kegiatan usaha tetap dapat berjalan. Namun, jika tidak terhindarkan, maka PHK harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Hak pekerja/buruh yang di-PHK tersebut adalah, di antaranya, pesangon dan uang pengganti hak.
Dalam konstitusi terdapat tiga nilai, yakni: (i) normatif yang berarti konstitusi benar-benar dijalankan secara utuh; (ii) nominal yang berarti konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal; dan (iii) semantik yang berarti konstitusi tidak dijalankan sama sekali. Idealnya nilai konstitusi harus dijalankan secara normatif untuk mencapai tujuan negara.