Selasa, 14 April 2020

Diskresi Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19 Oleh: M Azsmar Haliem*)


  1. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;

  2. mengisi kekosongan hukum;

  3. memberikan kepastian hukum; dan

  4. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

 

Adapun yang dimaksud dengan “stagnasi pemerintahan”, sebagaimana penjelasan UU Administrasi Pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.

 

Bahwa Lingkup Diskresi sebagaimana diatur pada Pasal 23 UU Administrasi Pemerintahan, meliputi:


  1. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;

  2. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;

  3. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan

  4. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.                                                                                

Selanjutnya Pejabat Pemerintah yang menggunakan Diskresi sebagaimana diatur pada Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:


  1. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);

  2. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  3. sesuai dengan AUPB;

  4. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;

  5. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan

  6. dilakukan dengan iktikad baik.

 

Tidak Adanya Sifat Melawan Hukum Pidana

Bahwa penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara, namun bagaimanakah dalam perspektif Hukum Pidana? Menanggapi hal tersebut, tepat digunakan pendapat dari Indrianto Seno Adji, Guru Besar Universitas Krisnadwipayana yang juga pernah menjadi Komisioner KPK, dalam tulisannya Overshieldsbeleid & Asas Materaiele Wederrechtelijkeid Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum Internasional Indonesian J. Int'l L, Vol.2, No.3 (2005: hlm. 563-564), menyatakan bahwa:

 

Perkembangan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana memasuki “grey area” dengan segala teknikalitas kesulitan dengan proses pemidanaan, bahkan hingga kini menimbulkan debatabelitas di kalangan ahli hukum pidana.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua