Selasa, 14 April 2020

Diskresi Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19 Oleh: M Azsmar Haliem*)

 

Dengan demikian penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah, tidaklah dapat dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum dalam hukum pidana apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana ajaran Melawan Hukum Materiel Negatif (Negative Materiele Weterrechtelijk).

 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Indrianto Seno Adji (2005: hlm. 606), yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan diskresional (diskresonal power) dari aparatur negara, baik perbuatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (kewenangan mengikat), maupun menyimpangi  peraturan perundang-undangan (kewenangan aktif), dan dilakukan sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam kondisi yang mendesak urgensi dan atau darurat sifatnya merupakan “Kebijakan Negara (overheidsbeleid)” dalam area hukum administrasi negara yang tidak termasuk dalam “menyalahgunakan kewenangan” maupun melawan hukum dalam hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

 

Berani Untuk Menggunakan Diskresi

Dengan demikian di tengah Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), agar para Pejabat Pemerintah tidak ragu dalam hal mengambil kebijakan apabila terdapat kekosongan hukum yang dapat menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan. Khususnya dalam menganggarkan dana dan melaksanakan kegiatan pencegahan, penularan dan penanggulangan Covid-19.

 

Secara umum tidak ada negara yang siap dalam menghadapi pandemi Covid-19, begitupun sistem hukum dari suatu negara. Di saat seperti inilah Pejabat Pemerintah Pusat ataupun Daerah dituntut untuk berani menggunakan Diskresinya secara bertanggungjawab, dan tidak takut akan ancaman pidana. Sekalipun nantinya tindakan diskresi tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana, apabila sesuai dengan ajaran Melawan Hukum Materiel Negatif (Negative Materiele Weterrechtelijk), serta tidak ada penyalahgunaan wewenang di dalamnya, maka hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Terlebih saat ini telah terbit Perppu No. 1 Tahun 2020, yang turut melindungi Pejabat Pemerintah yang sejalan dengan doktrin tersebut.

 

*)Muhammad Azsmar Haliem adalah Analis Penuntutan (Calon Jaksa) pada Kejaksaan Negeri Paser di Tana Paser, Kalimantan Timur. Tulisan pribadi Penulis, isinya bukan merupakan pandangan resmi dari institusi Penulis selaku ASN.

 








Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua