Selasa, 14 April 2020

Alasan Force Majeur yang Berimplikasi PHK Karyawan

 

Dia juga menyampaikan kebijakan kartu pra kerja serta program pelatihan kurang tepat diberikan saat ini. “Pemerintah sudah mengeluarkan kartu pra kerja, tapi menurut saya itu tidak tepat sasaran dari segi program yang ditawarkan. Masyarakat tidak membutuhkan pelatihan untuk kondisi pandemi seperti ini. Apalagi akses pelatihannya pun perlu memiliki modal yang tidak sedikit, perlu komputer dan koneksi internet yang mumpuni dan itu menggerus pendapatan yang sudah tidak akan mereka dapat kembali di bulan depan. Lagipula sedikit yang akan memperkerjakan mereka saat kondisi seperti ini. Bentuk bantuannya perlu diubah,” jelas Andry.

 

Selain itu, pemerintah juga bisa mengurangi dua variabel biaya penting dalam usaha yang berhubungan dengan karyawan seperti penangguhan biaya Jaminan Kesehatan Nasioanal Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (JKN-BPJS) dan mengurangi biaya listrik dan air untuk pelaku usaha.

 

“Setidaknya pemerintah bisa mengurangi dua variabel biaya penting dalam usaha yaitu biaya yang berhubungan dengan karyawan seperti penangguhan biaya BPJS, atau bisa memberikan diskon di sana dan yang kedua adalah biaya utilitas seperti mengurangi biaya listrik dan air untuk pelaku usaha,” pungkas Andry.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua