Rabu, 15 April 2020

Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Oleh: Edmon Makarim*)

​​​​​​​Perlu ada terobosan hukum bagi Ikatan Notaris Indonesia untuk melakukan terobosan hukum bersama instansi terkait.
RED
Edmon Makarim. Foto: Istimewa

Meskipun berada dalam pilihan yang sulit, Pemerintah telah mengeluarkan Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, serta PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

 

Dengan penerapan kebijakan social distancing/physical distancing dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, maka semua orang diminta untuk dapat melakukan kegiatan pekerjaan secara jarak jauh atau bekerja dari rumah (work from home) demi mengurangi risiko penularan melalui kontak fisik dalam menjalankan pekerjaannya.

 

Dengan kata lain, sepanjang bukan merupakan pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik, maka seharusnya semua pekerjaan ataupun perbuatan hukum yang diperlukan dapat dilakukan secara elektronik, atau menggunakan sistem komunikasi secara elektronik (daring). Semua pihak diharapkan segera adaptif untuk mentransformasikan pekerjaannya, termasuk pekerjaan jasa layanan hukum baik yang diselenggarakan oleh administrasi pemerintahan, pengacara/advokat maupun notaris sebagai pejabat umum.

 

Pelaksanaan perbuatan hukum secara elektronik sebenarnya telah diterima dalam sistem hukum nasional khususnya dengan berbagai aturan yang telah menerima informasi  elektronik sebagai alat bukti yang sah berikut akuntabilitas sistem elektronik sehingga jelas kehandalan, keamanan dan pertanggungjawaban hukumnya.

 

Secara formil sistem elektronik tersebut selayaknya laik operasi dan terdaftar pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut adalah merujuk kepada per-UU yang terkait, antara lain; UU No. 11/2008 yang terakhir direvisi dengan UU No. 19/2006 (UU ITE), UU No. 25/2009 (UU Pelayanan Publik), UU No. 43/2009 (UU Arsip), UU No. 30/2004 (UU Administrasi Pemerintahan) dan UU No. 7/2014 (UU Perdagangan).

 

Terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan dalam rumusan peraturan perundang-undangan tersebut, setidaknya telah cukup menjadi dasar legalitas transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum, berikut kerangka hukum yang bekerja dalam suatu transaksi elektronik. Selanjutnya, demi kepentingan bersama dalam situasi kedaruratan, tentu yang utamanya adalah kesadaran dan kontribusi semua komponen bangsa untuk tetap dapat menjalankan pekerjaan secara elektronik, sehingga cukup membantu perputaran roda perekonomian.

 

Dalam lingkup pelayanan jasa hukum pengacara/advokat, melakukan pekerjaan secara elektronik dapat dikatakan bukan hal yang baru. Advokat telah menyelenggarakan konsultasi secara daring dan pembuatan kontrak elektronik, terkecuali untuk jasa hukum dalam proses litigasi peradilan yang masih membutuhkan kehadiran fisik dan belum dapat sepenuhnya diselenggarakan secara daring.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua