Rabu, 15 April 2020

Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Oleh: Edmon Makarim*)

 


  1. Notaris merupakan bagian dari Administrasi Pemerintahan di mana berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pelayanan Publik serta UU Arsip, informasi elektronik telah diterima sebagai alat bukti dan dimungkinkan pembuatan keputusan berbentuk elektronik.

 

Sesuai pasal 1 angka (1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) UU-JN juga dinyatakan bahwa salah satu kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan adalah keterlibatan Notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik (Cybernotary). Maksud dari kata “mensertifkasi” itu sebenarnya adalah Notaris dapat memberikan layanan keterpercayaan yang mendukung sistem keautentikan dari suatu transaksi elektronik. Hal tersebut dapat dipertemukan dengan ketentuan tentang Penyelenggaraan System elektronik dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012 yang telah diubah dengan PP 71/2019) sebagai turunan dari UU-ITE.

 

Selain itu, sebagai Pejabat Umum yang merupakan bagian dari Administrasi Pemerintahan, Notaris juga diberikan kewenangan untuk melakukan legalisasi ataupun pengabsahan terhadap dokumen keputusan administrasi pemerintahan yang juga dapat berbentuk elektronik sesuai pasal (1) UU Adminisitrasi Pemerintahan.

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara sistemik dapat dikatakan bahwa Notaris adalah termasuk dalam administrasi pemerintahan. Jika UU Administrasi Pemerintahan telah memungkinkan pelaksanaan administrasi pemerintahan secara elektronik, maka seharusnya secara otomatis Notaris juga dapat menggunakan sistem elektronik untuk menyelenggarakan jasanya secara elektronik. Baik itu melalui sistem elektronik yang dibuat oleh Pemerintah maupun melalui sistem elektronik pihak ketiga yang terdaftar dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Hal tersebut mutlak diperlukan, setidaknya untuk menjalankan legalisasi terhadap Dokumen yang originalnya berbentuk elektronik.

 


  1. Pembuatan akta tidak harus dipersepsikan hanya semata-mata di atas kertas, sehingga jika secara fungsional pembuatan akta dapat dilakukan secara elektronik tidak dapat dianggap menafikan ketentuan yang berlaku.

 

Penting untuk dicermati bahwa dalam batang tubuh UU-JN tidak dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kata “tertulis” adalah mekanisma pengelekatan tinta di atas media kertas. Frasa kata “kertas” hanya satu kali disebutkan dalam penjelasan pasal 15 ayat (2) huruf (a). Persepsinya hanya dalam konteks mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Penjelasan menyatakan bahwa Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris. Jadi media kertas dalam konteks ini adalah pada dokumen yang dibawah oleh si penghadap.

 

Dengan demikian, sepanjang secara elektronik ternyata kaidah-kaidah kewajiban tersebut dapat terpenuhi secara fungsional (functional equivalent approach) oleh sistem elektronik yang digunakan, maka dengan adanya dokumen elektronik yang berasal dari sistem aplikasi elektronik yang akuntabel, maka selayaknya pembuatan akta elektronik tidak bertentangan dengan UU-JN. Dengan demikian, Notaris dapat membuat aktanya baik secara original berbentuk elektronik dan/atau kemudian mencetaknya, sehingga juga tidak meniadakan minuta akta dan protokolnya. Demikian pula halnya dengan penggunaan cap sidik jari, karena syarat cap sidik jari juga dapat terpenuhi dengan penggunaan peralatan pemindai sidik jari (finger print scanner) yang dilekatkan kepada suatu dokumen elektronik.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua