Rabu, 15 April 2020

Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Oleh: Edmon Makarim*)

 

Akhirnya tak perlu dipungkiri, di tengah ketidakpastian kapan akan berakhirnya kedaruratan pandemik Covid-19 ini, tentunya dampaknya juga dirasakan oleh Kantor Notaris yang harus bertanggung jawab kepada para pegawainya dan keberlangsungan administrasi operasionalnya. Sebagai catatan perbandingan saja, beberapa negara antara lain Florida, Amerika Serikat telah mengeluarkan peraturan yang memberikan panduan dan legalitas penyelenggaraan jasa notaris di tengah pandemik ini. Seperti misalnya, pemberlakuan tanda tangan elektronik serta pengertian bahwa “kehadiran fisik” bukan hanya berarti para pihak harus berada pada satu ruangan yang sama dengan Notaris, tetapi juga mencakup pertemuan melalui sistem elektornik (telekonferensi).

 

Semoga tulisan ini, dapat menjadi pertimbangan bagi Ikatan Notaris Indonesia untuk melakukan terobosan hukum bersama instansi terkait (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan Otoritas Jasa Keuangan) dapat mengeluarkan regulasi sementara yang dapat mengakui dan menerima akta notaris yang terpaksa dibuat secara elektronik, sehingga Notaris akan merasa relatif lebih aman dan nyaman dalam menjalankan pekerjaannya demi tetap berjalannya roda perekonomian.  Bukankah seharusnya semua komponen bangsa berpadu sebaik mungkin mengelola situasi kondisi kedaruratan ini dengan tetap berupaya memutar roda perekonomian dalam rangka menjaga kepentingan nasional.

 

*)Dr. Edmon Makarim, SKom, SH, LLM., adalah pengajar mata kuliah Cybernotary dan Dekan FHUI.

 








Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, Isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam program Hukumonline University Solution.


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua