Rabu, 15 April 2020

Cegah Risiko Penyebarluasan Covid-19, Peradi Akan Gelar PKPA Online

Sebagai langkah Peradi dalam mengoptimalkan pencegahan Covid-19 serta mendukung imbauan pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan kegiatan, Peradi akan gelar PKPA online.
CT-CAT
Ketua Umum DPN Peradi, Prof. Dr. H. Fauzie Y. Hasibuan, S.H., M.H. Foto: RES.

Selasa (14/4), Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) mengeluarkan surat edaran bernomor 220/DPN/PERADI/IV/2020, terkait pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan pola daring (online). Adapun keputusan tersebut dibuat sebagai bentuk langkah Peradi dalam mengoptimalkan pencegahan coronavirus disease 2019 (Covid-19) serta mendukung imbauan pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan kegiatan yang berpotensi melibatkan banyak orang.

 

Berikut adalah beberapa poin penting terkait penyelenggaraan PKPA daring, sebagaimana termuat dalam surat edaran.

 

 

 

 

1. Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) selain dari pertemuan tatap muka dapat dilaksanakan dengan cara pertemuan pola daring (online).

 

2. Mitra penyelenggara PKPA yang akan melaksanakan PKPA dengan pola daring harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:


  1. Kurikulum PKPA tetap menggunakan kurikulum PKPA yang telah ditetapkan oleh Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006;

  2. Pelaksanaan PKPA dengan pola daring dapat menggunakan platform e-learning yang dikelola masing-masing perguruan tinggi atau platform e-learning lainnya yang memungkinkan tatap muka antara pengajar dan peserta PKPA secara online, seperti Google Meet, Hangout, Skype, Zoom Meeting, Cisco Webex Meetings, GoToMeeting, dan platform lainnya.

  3. Untuk tetap menjaga kualitas PKPA online, pengawasan akan dilakukan secara daring oleh Bidang PKPA dan Sertifikasi DPN Peradi.

  4. Bahwa persentase kontribusi PKPA untuk DPN Peradi sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan PKPA antara DPN PERADI dengan Mitra Penyelenggara PKPA yang telah ditandatangani;

  5. Mitra Penyelenggara PKPA daring harus memiliki infrastruktur teknologi audio conference dan video conference yang dapat memfasilitasi seluruh Peserta dan Pengajar PKPA;

  6. Pelaksanaan PKPA online  harus dilaksanakan dengan metode video conference yang memungkinkan pengajar dapat melihat kehadiran seluruh peserta dan sebaliknya, para peserta dapat melihat Pengajar PKPA;

  7. Kehadiran Peserta dalam Pelaksanaan PKPA online dihitung berdasarkan kehadiran peserta dalam sesi materi online tersebut, dengan minimal kehadiran 80% dari total sesi materi PKPA yang dibuktikan dalam report admin sesuai dengan platform e-learning yang digunakan oleh mitra penyelenggara PKPA;

  8. Kehadiran Pengajar dalam pelaksanaan PKPA online dibuktikan dalam report admin sesuai dengan platform e-learning yang digunakan oleh mitra penyelenggara PKPA;

  9. Laporan Akhir PKPA disesuaikan sebagaimana yang telah dilakukan pada PKPA sebelumnya.

 

3. Dalam hal pelaksanaan PKPA online, investasi pelaksanaan PKPA ditetapkan minimal sebesar Rp5 juta dan maksimal Rp6 juta per peserta PKPA.

 

4. Pelaksanaan PKPA online berlaku mulai 15 April 2020.

 

5. Bahwa untuk landasan hukumnya telah diterbitkan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dengan Cara Daring (Online).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua