Kamis, 16 April 2020

Pemerintah Antisipasi Ancaman Stabilitas Keamanan Masa Pandemi Covid-19

Agus Sahbani

Pemerintah menyatakan turut mengantisipasi ancaman stabilitas keamanan dan peningkatan kriminalitas, khususnya menjelang Ramadhan, di tengah masih berlangsungnya wabah pandemi Covid-19 di Tanah Air.

 

"Isu keamanan termasuk hal yang KSP pantau. Meningkatnya angka pengangguran, misalnya, perlu diantisipasi agar dampaknya tidak menimbulkan konflik sosial dan keamanan," kata Pelaksana Tugas Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/4/2020).

 

KSP memandang, penurunan daya beli dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal terjadi karena dampak pandemi Covid-19. Pemerintah telah mengantisipasi kondisi itu terutama menjelang Ramadhan, dengan berbagai skema ekonomi. Namun KSP menekankan, pemerintah juga mengantisipasi ancaman stabilitas keamanan dan peningkatan kriminalitas di masyarakat.

 

Pada Rabu (15/4), KSP menggelar rapat koordinasi secara virtual terkait Potensi Gangguan Keamanan selama Penanganan Covid-19 dengan Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

Rapat ini diselenggarakan dalam rangka mengantisipasi risiko peningkatan kriminalitas selama masa penanganan Covid-19. Selain itu, memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akan tetap terjaga selama masa pandemi ini.

 

Pada kesempatan tersebut, Kabaintelkam Polri, diwakili oleh Direktur Keamanan Negara Brigjen (Pol) Umar Effendi membenarkan adanya risiko tindakan kriminal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

 

"Potensi aksi anarkis dan kriminalitas selalu ada, terutama dalam situasi seperti ini. Untuk itu, kami sudah berkoordinasi hingga level polsek agar terus melakukan pengawasan dan pembinaan," ujar Umar.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua