Minggu, 19 April 2020

Menanti Keseragaman Mekanisme Sidang PKPU dan Kepailitan di Masa Pandemi

Sudah ada yang menggelar rapat PKPU secara virtual. Masih bergantung pada inisiatif tim kurator atau pengurus.
Hamalatul Qur'ani
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di ruang sidang. Foto: RES

Berbeda dengan persidangan perdata yang bisa dilakukan melalui e-Court serta sidang Pidana yang juga bisa dilakukan virtual atas dasar MoU MA-Kejaksaan dan Kemenkumham, penanganan perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga kini belum memiliki acuan hukum yang pasti. Terutama terkait pelaksanaan rapat-rapat kreditur di tengah pandemi Covid-19. Alhasil, belum ada keseragaman bagaimana proses persidangan di lima wilayah Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia.

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline, sudah ada yang melakukan rapat-rapat PKPU secara virtual. Namun sidang secara online ini dilaksanakan atas inisiatif tim kurator atau pengurus yang menangani kasus. Sebagian sidang kasus kepailitan dan PKPU masih dilaksanakan di pengadilan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya –sebagaimana diubah dengan SEMA No. 2 Tahun 2020—sebenarnya sudah memberikan acuan bagaimana sidang dilaksanakan. Sidang kepailitan adalah perkara yang prosesnya dibatasi jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, SEMA menyebutkan: ‘Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya, hakim dapat menunda pemeriksaan walaupun melampaui tenggat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Cuma, Panitera harus mencatat dalam Berita Acara Sidang mengenai adanya keadaan luar biasa.

 

Selain itu, disebutkan pula dalam SEMA, jika ada perkara yang tetap harus disidangkan, maka majelis dapat menunda persidangan dan membatasi jumlah pengunjung sidang; deteksi suhu tubuh sebelum sidang dan melarang kontak fisik; dan para peserta sidang dapat menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan.

 

Di wilayah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang, PKPU Duniatex Group dengan nilai tagihan diketahui mencapai Rp22 triliun merupakan salah satu kasus besar yang telah menggelar rapat pembahasan proposal perdamaian bersama para kreditor secara virtual via aplikasi zoom cloud. Usul itu berawal dari inisiatif Tim Pengurus PKPU atas persetujuan Hakim Pengawas. Dengan begitu, adanya travel restriction tak menghalangi para kreditur baik dalam maupun luar negeri untuk ikut serta dalam pembahasan rencana perdamaian.

 

(Baca juga: Sah! Perpanjangan PKPU Tetap Duniatex Diputus 90 Hari)

 

Pengurus PKPU Duniatex Group, Alfin Sulaiman menjelaskan pihaknya akan mencoba melakukan e-voting melalui zoom cloud. Dokumen/formulir pendukung terkait sikap mereka terhadap proposal perdamaian (menyetujui/menolak) juga akan dikirimkan oleh Tim Pengurus kepada kreditor via email. “Ini yang akan kita coba dalam kasus PKPU Duniatex, semoga bisa menjadi acuan setiap proses PKPU ke depan,” tukasnya.

 

Dalam kasus lain yang ditangani Alfin, di wilayah Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat, Hakim Pengawas menghendaki rapat (sidang) tetap dilakukan secara fisik dengan beberapa pembatasan. Misalnya, satu kreditor cukup diwakii satu orang, wajib menggunakan masker dan tim pengurus diminta untuk menyediakan hand sanitizer untuk para kreditor sebelum memasuki ruang verifikasi tagihan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua