Tajuk

Perang Tak Berujung

Bersama kita bisa mengatasi semua masalah sebesar apapun.
Oleh:
RED
Bacaan 2 Menit

 

Sistem kesehatan kita dalam kondisi yang memprihatinkan, dan dikuatirkan tidak akan mampu menampung pasien dalam skala besar bila pandemi memburuk. Anjuran berdoa agar kita bisa mengatasi ini semua sebenarnya baik saja mengingat kita adalah umat yang beragama, tetapi Allah SWT juga memberikan kita akal budi untuk melakukan upaya terbaik mencegah memburuknya pagebluk. Pertanyaan religiusnya, apakah kita sudah menggunakan anugerah luar biasa dari Allah SWT untuk melakukan yang terbaik untuk mencegah meningkatnya bencana ini? Pengambil kebijakan mungkin akan mengatakan sudah maksimal dalam batas kemampuan dan sumber daya mereka, tetapi para korban atau bagian dari masyarakat yang terdampak berkepanjangan, suatu waktu nanti mungkin akan mengatakan itu semua belum cukup.

 

Kita tahu bahwa Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19. Perppu akhirnya dikeluarkan setelah begitu banyak desakan. Selanjutnya disusul oleh Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan dan lain-lain turunannya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Terlihat kesan bahwa pemerintah mau berperang melawan Covid-19 dengan landasan hukum yang baik. Perppu secara jelas mengatur mengenai imunitas pejabat pengambil keputusan. Tentunya ini berkaca pada pengalaman buruk menangani krisis BLBI dan Bank Century yang besar bobot politisnya. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Tingkat penularan dan kematian terus menanjak.

 

Masyarakat awam dibingungkan dengan begitu banyak regulasi yang keluar sekaligus, dan satu dan lainnya bahkan saling bertentangan (kebijakan Menhub vs Menkes) tentang transportasi ojol. Kebijakan tentang relaksasi kewajiban debitur misalnya, membingungkan para kreditur, lembaga perbankan dan keuangan yang diluruk oleh banyak debitur yang minta penghapusan atau pengurangan pembayaran, sementara mereka belum disiapkan untuk memperoleh stimulus atau dukungan pemerintah.

 

Sementara itu di lapangan kita lihat masyarakat masih berkerumun di stasiun dan di dalam KRL komuter, dan lalu lintas di jalan masih cukup ramai dengan kendaraan pribadi, di masa di mana PSBB dilaksanakan di Jakarta dan kota-kota sekitarnya, dan anjuran bekerja dan tinggal di rumah masih berlaku. Tes cepat dan PCR yang dijanjikan masih yang terendah di dunia. Sementara kita membaca bahwa tenaga kesehatan kita sudah kewalahan menangani pasien yang membludak ke rumah-rumah sakit rujukan, dan tingkat kematian mereka yang sakit masih yang tertinggi di dunia karena sistem rapid test dan PCR belum cukup menjangkau populasi luas.

 

Hal ini membuktikan bahwa kebijakan tanpa kesiapan dalam berbagai bidang yang disebutkan di atas, hanya akan membuat masyarakat bertanya-tanya tentang efektivitas kebijakan dan birokrasi. Betul bahwa Menteri Kesehatan diberi kewenangan besar, dan Gugus Tugas Covid-19 diberi kewenangan dan dukungan besar dari berbagai pihak. Dalam penanganan krisis yang sukses, terbukti bahwa garis komando yang tegas dengan kewenangan yang jelas merupakan kunci keberhasilan. Garis komando yang jelas juga harus dibarengi dengan cara berkomunikasi yang baik. Terkesan para pejabat pemerintah terlalu banyak bicara, miskin berbuat. Kalaupun mencoba berkomunikasi, mereka berkomunikasi dengan cara yang buruk.

 

Di tengah kondisi seperti ini optimisme yang dibangun seharusnya adalah semangat untuk berdisiplin tinggi menjaga jarak sosial, bekerja efektif di rumah masing-masing, dan menjaga jarak fisik kalau terpaksa sekali harus keluar rumah, dan menjaga kesehatan untuk membangun imunitas. Dalam kondisi seperti ini, janganlah masyarakat diberi mimpi bahwa Covid-19 tidak tahan suhu panas di Indonesia (mungkin betul tetapi tidak berarti tidak bisa tertular di suhu panas Indonesia), atau bahwa industri pariwisata akan segera booming karena orang merasa terpenjara di rumah selama berbulan-bulan, dan bahwa kita segera keluar dari dampak krisis tahun depan. Komunikasi demikian buruk sekali. Masyarakat sudah melek Covid-19 dan dampak ekonomi dan sosialnya. Setiap hari orang semakin sering berselancar mencari informasi terbaru dari sistem informasi dunia, bukan hanya dari media masa, atau media sosial yang penuh dengan informasi sesat.

 

Laporan yang diberikan oleh Dr Fauci pagi ini di Gedung Putih kepada Presiden Trump akan kita ketahui sore ini di Indonesia sepanjang itu bukan "classified information". Kita semua tahu bahwa krisis ekonomi 1998 baru bisa membuat Indonesia bangkit setelah 5-6 tahun. Krisis keuangan tahun 2008 menyebabkan keringnya likuiditas sampai dua tahun kemudian. Dampak resesi ekonomi karena Covid-19 dikatakan para ahli ekonomi sebagai lebih dahsyat dibandingkan dengan the Great Depression 1930 dan the Great Recession sejak 2005.

Berita Terkait