Selasa, 21 April 2020

Anggota Legislator Ini Justru Minta DPR Tolak Perppu 1/2020

Karena dinilai tidak memenuhi tiga parameter dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, memangkas kewenangan anggaran DPR; meniadakan kewenangan lembaga penegak hukum; hingga insentif perpajakan dan program pemulihan ekonomi nasional mencapai 54,3 persen dari total 405 triliun ketimbang peruntukan penanggulangan Covid-19 yang hanya 18,5 persen.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 terus menuai polemik, bahkan di kalangan parlemen sendiri. Pasalnya, materi muatan Perppu itu dinilai bermasalah, mulai memangkas kewenangan lembaga lain, muatan Pasal 27, hingga tak memenuhi syarat Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 pada 8 Februari 2010.

 

“Mencermati berbagai ketentuan dalam Perppu Nomor 1/2020 dan aturan turunannya, saya menyarankan sebaiknya DPR menolak Perppu 1/2020 tersebut menjadi undang-undang,” ujar anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

 

Baca Juga: Sejumlah Catatan MPR atas Perppu No.1/2020

 

Heri mengingatkan putusan MK 138/PUU-VII/2009 memberikan parameter adanya “ihwal kegentingan memaksa” bagi presiden untuk menerbitkan Perppu. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai.

 

Ketiga,kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Meski di tengah situasi pandemi Covid-19, bagi Heri penerbitan Perppu 1/2020 dipandang tidak memenuhi tiga parameter “ihwal kegentingan memaksa” sebagaimana amanat Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 itu.

 

“Perppu 1/2020 ini dapat menciptakan perilaku eksekutif yang tidak termonitor (tanpa pengawasan DPR, red) dan meniadakan kewenangan lembaga penegak hukum (bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan menggunakan anggaran penanganan Covid-19, red),” kata Heri.

 

Selain itu, dia menilai Perppu 1/2020 tidak memenuhi syarat pembentukan peraturan sesuai Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Pasal 5 UU 12/2011 menyebutkan membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.”

 

Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres No.54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Menurutnya, Perpres 54/2020 menjadikan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Perppu 1/2020 sebagai dasar hukum pembuatannya. Karena itu, nampaknya pemerintah menempuh jalan pintas membuat Perppu ini dengan mengabaikan sejumlah aturan hukum yang ada.

 

Dia melanjutkan hingga saat ini DPR belum mengagendakan pembahasan Perppu bersama pemerintah. Menurutnya, Perppu sejatinya masih sebatas rancangan peraturan dari pemerintah. Yang pasti, kata Heri, melihat materi muatan Perppu 1/2020 tak layak diterima DPR. Apalagi memangkas kewenangan DPR sendiri.

 

“Melihat isinya, rasanya layak jika DPR menolak Perppu tersebut menjadi UU. Karena bila dicermati, Perppu ini tidak kalah bahayanya dibanding virus corona karena membahayakan sistem bernegara dan perekonomian nasional itu sendiri,” katanya.

 

Anggota Komisi XI Anis Byarwati menyoroti Ketentuan Penutup Pasal 27 ayat (1) Perppu 1/2020. Intinya, Pasal 27 Perppu ini terkait biaya penanganan pandemi Covid-19 dan penyelamatan perekonomian bukan kerugian negara serta tindakan pejabat pelaksananya dengan itikad baik tidak bisa dituntut/digugat secara pidana/perdata dan bukan objek gugatan TUN. 

 

Menurut Anis, logika hukum yang dibangun dari Pasal 27 tidak masuk akal karena dana yang digunakan untuk serangkaian kegiatan penanganan Covid-19 merupakan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau APBN-Perubahan melalui penerbitan surat utang yang nantinya bakal dibayar pemerintah. Dia berpendapat rumusan norma Pasal 27 Perppu menjadi berbahaya bagi keuangan negara karena berpotensi disalahgunakan.  

 

“Dari awal (melalui Pasal 27, red) sudah dilindungi dan di bagian lain, fungsi BPK untuk melakukan audit dibungkam, padahal potensi penyalahgunaan dana sangat tinggi,” kata dia.

 

Politisi dari Fraksi PKS ini meminta agar anggota dewan sebelum membahas Perppu nantinya mempelajari secara mendalam. Anis memberikan catatan terkait kebijakan pemerintah yang menganggarkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun bagi penanganan dampak Covid-19.

 

Rinciannya, alokasi Rp.75 Triliun untuk bidang Kesehatan; Rp.110 triliun untuk jaringan pengaman sosial. Kemudian Rp.70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp.150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Termasuk didalamnya restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan serta pemulihan ekonomi.

 

Menurutnya, insentif perpajakan dan program pemulihan ekonomi nasional besarannya mencapai Rp 70,1 T ditambah 150 triliun dengan total Rp220,1 triliun atau sekitar 54,3 persen dari total tambahan belanja. Dia menilai menjadi janggal di tengah situasi darurat kesehatan, namun separuh anggaran dialokasikan justru untuk insenstif perpajakan dan program pemulihan ekonomi. “Sedangkan alokasi anggaran untuk kesehatan hanya 18,5 persen dari total tambahan belanja,” bebernya.

 

Dia mengingatkan pembiayaan dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp 150 triliun mesti diawasi secara ketat. Pasalnya, kata Anis berdasarkan paparan Menteri Keuangan, pointer pembiayaan dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional minim penjelasan. Padahal, porsi pos anggarannya mencapai 37 persen.

 

“Prioritas pemerintah semestinya menyelamatkan masyarakat. Pemerintah tidak boleh setengah hati untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Gunakan anggarannya untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi rakyat, dan bukan malah memotong dana abadi pendidikan,” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua