Rabu, 22 April 2020

Keppres 12/2020 Sebagai Dalil Force Majeure, Benarkah? Oleh: Akhmad Budi Cahyono*)

Meski di Indonesia belum terdapat pengaturan mengenai doktrin perubahan keadaan atau keadaan sulit, akan tetapi renegosiasi kontrak disebabkan adanya wabah Covid-19 yang menjadi bencana nasional tetap dapat dilakukan.
RED
Akhmad Budi Cahyono. Foto: Istimewa

Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Djoko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Terbitnya Keppres ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagi para pelaku bisnis apakah hal ini dapat dijadikan dasar berlakunya  keadaan memaksa (force majeure) terhadap kontrak-kontrak bisnis yang telah disepakati sebelum terbitnya Keppres tersebut.

 

Pertanyaan ini wajar mengingat pada umumnya dalam suatu perjanjian terdapat klausula atau pengaturan kedaan memaksa di dalamnya. Klausula tersebut memasukkan bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tanah longsor maupun bencana non alam seperti epidemik sebagai kedaan memaksa yang dapat membebaskan debitur atau pihak yang memiliki kewajiban dalam perjanjian dari kewajiban membayar ganti rugi atas tidak terlaksananya perjanjian.

 

Namun demikian, tidak sedikit para pelaku bisnis yang tidak mengatur secara spesifik terjadinya pandemi penyakit tertentu seperti yang kita alami sekarang ini sebagai keadaan memaksa. Oleh karenanya, pembahasan mengenai hal ini menjadi penting guna menjawab tepat atau tidaknya Keppres No. 12 Tahun 2020 dijadikan dalil keadaan memaksa.

 

Keadaan Memaksa Menghalangi Terlaksananya Perjanjian

Sebelum kita menentukan apakah Keppres No. 12 Tahun 2020 dapat dijadikan dalil adanya keadaan memaksa, maka kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam hukum perjanjian. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak ditemukan pengertian keadaan memaksa. Namun demikian, hal tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Prof Subekti menjelaskan bahwa kedua pasal tersebut mengatur hal yang sama yaitu dibebaskannya debitur dari kewajiban mengganti kerugian, karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan memaksa (Subekti, 2010).

 

Lebih lanjut Prof Subekti menjelaskan bahwa keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja, dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa tidak dapat menepati janjinya. Dengan kata lain, keadaan memaksa menghalangi debitur melaksanakan prestasi atau kewajibannya dalam perjanjian.

 

Apabila kita mengacu pada Keppres No. 12 Tahun 2020, maka penerbitan Keppres tersebut tidak secara langsung menghalangi debitur dalam melaksanakan prestasi atau kewajibannya dalam perjanjian. Isi Keppres tersebut sama sekali tidak melarang maupun membatasi warga masyarakat atau pelaku usaha dalam melakukan aktivitas bisnis.

 

Namun demikian, Keppres tersebut secara tidak langsung dapat menghalangi pelaksanaan prestasi debitur tertentu terkait dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka penanggulangan bencana. Misalnya terkait dengan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang telah diberlakukan sejumlah daerah tertentu seperti DKI Jakarta, sebagian wilayah Jawa barat dan beberapa daerah lain di Indonesia. Bagi penyelanggara perjalanan wisata, hal ini tentunya dapat menjadi halangan pelaksanaan prestasi disebabkan ditutupnya sejumlah objek wisata dalam rangka memangkas mata rantai penularan Covid-19.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua