Kamis, 23 April 2020

Mendorong Regulasi Ketenagakerjaan Atasi Dampak Covid-19

Pemerintah perlu menerbitkan kebijakan sektor ketenagakerjaan yang lebih kuat, rinci, dan jelas dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19. Misalnya, pengaturan K3, kepastian kerja, jaminan sosial yang mesti mendapat perhatian serius.
Ady Thea DA
Ilustrasi: BAS

Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan menangani pandemi coronavirus disease (Covid-19). Salah satunya di sektor ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran No.M/3/HK.04/III/2020 tentang Pedoman Perlindungan Buruh dan Keberlangsungan Usaha Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Namun, surat tertanggal 17 Maret 2020 itu dinilai belum cukup memadai untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19.

 

Peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) M. Nur Sholikin menilai tidak tepat jika pemerintah mengatur sektor ketenagakerjaan dalam menghadapi Covid-19 hanya melalui SE Menaker. Surat Edaran tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan dan daya ikatnya terbatas. Pemerintah seharusnya menerbitkan kebijakan yang lebih baik seperti Peraturan Menteri atau lebih tinggi sehingga punya kewenangan dan daya ikat memaksa.

 

“Harus ada kebijakan yang lebih kuat, rinci, dan jelas untuk mengatur sektor ketenagakerjaan dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19,” ujar M. Nur Sholikin dalam diskusi secara daring bertajuk “Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Buruh Terdampak Covid-19” di Jakarta, Rabu (23/4/2020).

 

Baca Juga: Pemerintah Diminta Terbitkan Aturan Perlindungan Pelaku Hubungan Industrial

 

Menurutnya, kebijakan ketenagakerjaan yang diterbitkan pemerintah harus mampu memberi pedoman bagi pelaku hubungan industrial dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dampak wabah virus Corona yang bermula dari Wuhan China ini, Sholikin melihat banyak praktik ketenagakerjaan yang menjadi kabur dan tidak jelas, misalnya alasan force majeure (keadaan memaksa) digunakan untuk PHK dan pengurangan hak normatif pekerja.

 

“Banyak pihak menunggu kejelasan dan ketegasan sikap pemerintah di sektor ketenagakerjaan. Sebab, ada peluang penyimpangan (penyelundupan hukum, red) yang besar di tengah situasi Covid-19,” paparnya.

 








Nikmati Akses Gratis Koleksi Peraturan Terbaru dan FAQ Terkait Covid-19 di sini.


 

Tiga hal perlu diatur

Direktur Eksekutif Trade Union Rights Centre (TURC) Andriko Otang menilai sedikitnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam membuat kebijakan sektor ketenagakerjaan dalam rangka menghadapi penyebaran Covid-19. Pertama, keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Andriko menghitung lebih dari 2 juta pekerja terkena dampak Covid-19. Bahkan ada pekerja yang tertular Covid-19 di tempat kerja.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua