Sabtu, 25 April 2020

Akibat Hukum Force Majeur dalam Pandangan Pakar Hukum Perdata

Harus dilihat apakah force majeur bersifat absolut atau relatif. Renegosiasi kontrak adalah opsi yang umum.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrasi Covid-19 sebagai dalil force majeur. Ilustrator: HGW

Ada ragam pandangan yang muncul berkaitan dengan alasan atau dalih force majeur yang digunakan debitur untuk tidak melaksanakan suatu prestasi atau kewajiban dalam perjanjian. Kondisi force majeur digunakan sebagai alasan keadaan memaksa untuk menunaikan kewajiban. Dari pandangan beberapa narasumber yang ditelusuri hukumonline, mayoritas sepakat bahwa force majeur dalam situasi pandemi tidak bisa membatalkan perjanjian. Untuk itu jalur renegosiasi kontrak menjadi sangat dianjurkan. Bahkan, asuransi Allrisk dan RSMD juga dipandang bisa saja dijadikan alasan bahwa krisis ekonomi atas suatu bencana seperti Covid-19 bukanlah merupakan suatu kejadian yang tidak dapat diantisipasi.

Lantas apa saja sebetulnya akibat hukum jika Covid-19 dijadikan dalil keadaan kahar dalam perspektif hukum perdata? Bagaimana para pakar menanggapi isu tersebut? Sejumlah kegiatan sudah dilaksanakan untuk membahas masalah ini, termasuk oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) yang diketuai oleh Prof. Yohanes Sogar Simamora.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Semarang, Edy Lisdiyono menjabarkan akibat hukum dari peristiwa force majeur menjadi tiga bagian. Pertama, kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasinya. Kedua, debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dengan demikian debitur tidak wajib untuk memenuhi kewajibannya. Ketiga, risiko kreditur tidak beralih kepada debiturnya.

Edy juga menjelaskan implikasi hukum terhadap force majeur yang bersifat absolut dan force majeur yang bersifat relatif. Dalam hal terjadi force majeur absolut, perikatan menjadi batal. Alasannya, karena hambatan yang terjadi bersifat permanen, sehingga memang betul-betul tidak memungkinkan prestasi bisa dilakukan. “Artinya, pemulihan dilakukan kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan,” jelasnya dalam webinar yang diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, Rabu (22/02).

(Baca juga: Ingin Gunakan Dalil Force Majeur, Pahami Dulu Persyaratannya).

Untuk force majeur relatif, hambatan yang terjadi sifatnya hanya temporary atau sementara saja. Dengan begitu, force majeur relatif  tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan hanya sebatas ditangguhkan. Untuk dampak ekonomi yang disebabkan Covid-19, ia berpandangan bahwa force majeur yang terjadi adalah bersifat relatif atau sementara. Sehingga jalan keluar (way out)yang dapat diambil adalah renegosiasi perjanjian. “Artinya prestasi menjadi hidup kembali apabila keadaan memaksa itu berakhir,” jelasnya.

Edy lantas mengutip pada putusan MA pada tingkat kasasi dengan Putusan No. 3087K/Pdt/2001 terkait alasan krisis moneter yang diklasifikasi sebagai force majeur. Duduk persoalannya bermula saat seorang warga Jakarta Utara menggugat PT Jawa Barat Indah sebagai developer untuk pengikatan jual beli rumah susun. Awalnya, penggugat diketahui telah membayar lunas kewajibannya, tetapi tergugat tidak segera menyerahkan satuan rumah susun yang dijual.

Terhambatnya prestasi itu, didalihkan tergugat lantaran terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia. Dalam memori kasasi yang diajukannya, tergugat asal (developer) beralasan krisis moneter merupakan keadaan memaksa (overmacht) yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Alasan force majeur yang digunakan developer itu akhirnya ditolak oleh Hakim tingkat pertama dan dikuatkan hingga jatuhnya Putusan Kasasi No.3087K/Pdt/2001 tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua