Senin, 27 April 2020

Autentikasi Elektronik, Pelajaran dari Notaris Australia Selama Wabah Covid-19

Syarat autentikasi akta tidak lagi harus bertemu fisik ke depan notaris untuk verifikasi identitas.
Norman Edwin Elnizar
Konfir Kabo dalam webinar diskusi tentang notaris. Foto: Edwin

Wabah Covid-19 mengharuskan pencegahan dengan membatasi berbagai pertemuan fisik. Tentu saja hal ini berdampak pada satu urusan hukum keperdataan yang menuntut tatap muka secara fisik: pembuatan akta autentik. Fenomena wabah Covid-19 harusnya menjadi momen bagi gagasan baru praktik notaris Indonesia. Pengalaman Australia bisa menjadi salah satu contoh alternatif. Terutama soal autentikasi identitas penghadap.

“Banyak pertanyaan, mengapa syarat formal akta autentik mengharuskan berhadapan langsung dan dibacakan? Apa masih harus di atas kertas? Bagaimana penyimpanannya?” kata Irma Devita, notaris senior di Jakarta membuka sesi diskusi bertajuk ‘Pembuatan Akta Notaris Selama Masa Pandemi Covid-19, Perbandingan dengan Notaris di Berbagai Negara’.

Syarat-syarat itu diakui Irma sebagai kendala besar praktik notaris Indonesia di tengah wabah Covid-19. Padahal banyak pertemuan bahkan persidangan di pengadilan sudah memanfaatkan teknologi telekonferensi selama wabah Covid-19 berlangsung. “Sejauh ini tidak terlihat ada opsi selain menghadap langsung ke notaris untuk pembuatan akta autentik,” kata Prita Miranti Suyudi, narasumber diskusi yang bertugas notaris di Bali. Prita mengingatkan pada definisi akta autentik dalam pasal 1868 KUHPerdata.

(Baca juga: Penting! 3 Rambu INI Perlu agar Notaris Tak Sembarang Buat Akta Selama Wabah Covid-19).

Disebutkan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Redaksi kalimat “di tempat di mana akta dibuat” dalam pasal tersebut berkaitan dengan tempat kedudukan Notaris.

Tentu saja rujukan lainnya adalah UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014. Salah satu yang diatur rinci dan tegas di UU Jabatan Notaris adalah pembuatan akta harus berhadapan langsung dengan notaris di tempat kedudukannya. “Persoalannya adalah syarat autentik. Roh dari akta autentik di Indonesia adalah kehadiran fisik di hadapan notaris,” Prita menambahkan. Agar akta notaris berkekuatan autentik tetap harus memenuhi ‘ritual’ kehadiran fisik saat penandatanganan di hadapan notaris.

Konfir Kabo, Notaris Publik di Australia berbagi pengalaman soal pengaturan praktik notaris di sana. Singkat cerita, Australia memberikan opsi yang sangat membantu pembuatan akta autentik tanpa pertemuan fisik.

Pertama, Australia telah merintis mekanisme transaksi elektronik dalam jual beli properti untuk menghemat biaya dan sumber daya. Sebelum Covid-19 mewabah, mekanisme ini sudah diwajibkan. Transaksi properti harus lewat platform digital. Cara ini diiringi teknologi verifikasi identitas sebagai jaminan keamanan transaksi. Para pihak harus melakukan validasi data passport, surat izin mengemudi, surat nikah bahkan surat ganti nama.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua