Dinilai Pemborosan, Kartu Prakerja Layak Dievaluasi Total
Berita

Dinilai Pemborosan, Kartu Prakerja Layak Dievaluasi Total

Bila perlu lebih baik anggaran kartu Prakerja dialihkan untuk penanganan Covid-19 yang lebih mendesak.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit
Dinilai Pemborosan, Kartu Prakerja Layak Dievaluasi Total
Hukumonline

Pemerintah telah menggulirkan berbagai program untuk masyarakat terutama yang terkena dampak Covid-19, salah satunya program kartu Prakerja. Ada 2 manfaat yang dapat diperoleh penerima kartu Prakerja yaitu pelatihan secara daring (online) dan insentif sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan dan 150 ribu setelah mengisi survei.

 

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai program kartu Prakerja tidak efektif dan memboroskan anggaran negara. Almas melihat pemerintah menunjuk 8 lembaga yang menyelenggarakan pelatihan secara daring yang digelar melalui program Prakerja. Pemerintah membayar setiap pelatihan yang diberikan kepada penerima program kartu Prakerja.

 

Misalnya, untuk pelatihan membuat minuman, biaya yang dibayar pemerintah kepada lembaga penyedia yaitu Rp400 ribu per orang dengan durasi 3 jam. Padahal konten yang serupa mudah diakses secara daring melalui berbagai laman dan gratis.

 

“Kami menilai pelatihan dengan mekanisme berbayar ini tidak efisien dalam penggunaan anggaran negara. Pemerintah seharusnya dapat menggelar pelatihan sejenis yang gratis dan dapat diakses oleh setiap orang,” kata Almas dalam diskusi secara daring di Jakarta, Senin (27/4/2020). (Baca Juga: Perlu Peran Lebih Pemerintah Atasi Dampak Covid-19 Sektor Ketenagakerjaan)

 

Bagi Almas, program ini sangat menguntungkan perusahaan yang menyediakan konten pelatihan, apalagi anggaran kartu Prakerja naik menjadi Rp20 trilun dengan target penerima 5,6 juta orang. Semakin banyak penerima yang mengikuti pelatihan secara daring itu, maka anggaran yang dikeluarkan pemerintah semakin besar.

 

“Sekitar 28 persen anggaran kartu Prakerja itu digunakan untuk membayar pelatihan yang diselenggarakan lembaga penyedia pelatihan,” ujarnya.

 

Dibandingkan program sosial lainnya seperti program keluarga harapan (PKH), Almas menilai kartu Prakerja menyedot anggaran yang lebih besar. Kenaikan anggaran program kartu Prakerja mencapai 100 persen dari sebelumnya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun, sementara anggaran PKH hanya naik 25 persen.

Tags:

Berita Terkait