Selasa, 28 April 2020

Sejumlah Usulan LBH Jakarta dalam Penanganan Covid-19

Karena kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 menimbulkan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat.
Ady Thea DA
Ilustrasi: Hol

Pemerintah terus berupaya menangani penyebaran pandemi Covid-19 dengan menerbitkan sejumlah kebijakan. Salah satunya terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Penerapan PP PSBB ini pertama kali diberlakukan di DKI Jakarta dan diikuti provinsi dan kabupatan/kota lain di Indonesia.     

 

Pengacara publik LBH Jakarta Rasyid Ridha mengatakan terlepas atau efektif atau tidaknya PP PSBB ini sebagai bagian pelaksanaan UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Akan tetapi, kebijakan penanganan Covid-19 ini menimbulkan persoalan hukum. Sebab, PP PSBB ini berbeda dengan mandat UU No.6 Tahun 2018 yang mengatur kebijakan kekarantinaan ada 4 jenis yaitu karantina rumah, rumah sakit (RS), wilayah, dan PSBB.

 

“Peraturan pelaksana yang diterbitkan pemerintah seharusnya mencakup keempat jenis karantina itu, bukan hanya PSBB,” ujar Rasyid Ridha dalam diskusi secara daring di Jakarta, Selasa (28/4/2020). (Baca Juga: Begini Mekanisme Pengajuan dan Penetapan PSBB Suatu Wilayah)

 

Menurutnya, pemerintah hanya memilih PSBB karena tidak ingin menanggung pemenuhan hak kebutuhan pokok warga negara dan hewan ternak sebagaimana yang diwajibkan UU No.6 Tahun 2018 kepada pemerintah. Sebab, kewajiban pemenuhan hak tersebut ada dalam skema tindakan karantina wilayah, rumah, ataupun RS. Akibatnya, masyarakat terdampak Covid-19 pendapatannya berkurang atau tidak memiliki penghasilan sama sekali, sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidup setiap hari.

 

Misalnya, kalangan pedagang dan pengemudi transportasi daring (online) yang mengadu ke LBH Jakarta menyebut usahanya sepi, sehingga terjerat pinjaman daring. Begitu pula kalangan buruh yang mengalami pemotongan upah, dirumahkan dan tidak mendapat upah, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

 

Rasyid menghitung sampai 20 April 2020 ada 82 pengaduan yang diterima LBH Jakarta. Dari 82 pengaduan itu paling banyak terkait masalah pinjaman daring (27 kasus) dan ketenagakerjaan/perburuhan (13 kasus). Menurut Rasyid, kasus yang terjadi di lapangan bisa jadi lebih banyak daripada pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta.

 

Melansir data Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Provinsi DKI Jakarta, korban PHK karena terdampak Covid-19 jumlahnya mencapai 30 ribu kasus. Bagi LBH Jakarta, kebijakan PSBB yang tidak diiringi pemenuhan hak dasar warga negara secara konsekuen akan merugikan warga dan negara itu sendiri.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua