Kamis, 30 April 2020

Penting !!! Inilah Putusan-Putusan PHK Akibat Force Majeur

Kebakaran sebagai force majeur

Beberapa putusan Mahkamah Agung memasukkan kebakaran sebagai alasan force majeur untuk mengizinkan perusahaan melakukan PHK. Sikap pengadilan ini dapat dilihat dalam satu kasus kebakaran hotel di Jambi yang dipisah dalam tiga perkara, yakni putusan No. 296K/Pdt.Sus-PHI/2019, putusan No. 411K/Pdt.Sus-PHI/2019, dan putusan No. 388K/Pdt.Sus-PHI/2019. Pengadilan konsisten membenarkan alasan untuk PHK karena force majeur, yakni kebakaran hotel.

(Baca juga: Menaker: PHK Langkah Terakhir Hadapi Dampak Covid-19).

Dalam putusan No. 296, majelis kasasi menegaskan: ‘PHK yang dilakukan Tergugat-1 terhadap para Penggugat adalah PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeur), yakni kebakaran”. Senada, dalam putusan No. 411, majelis kasasi mempertimbangkan begini: “Lokasi perusahaan/tempat kerja yang terbakar sehingga perusahaan tutup dan para pekerja tidak dapat bekerja, maka keadaan tersebut dikategorikan sebagai force majeur. Kemudian, dalam putusan No. 388, majelis hakim kasasi mempertimbangkan: “lokasi kerja/perusahaan tutup karena bencana (force majeur) dan mengakibatkan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya, maka perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasan keadaan memaksa dan terhadap pekerja tetap mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan”.

Argumentasi mengenai kebakaran juga dipakai majelis hakim dalam putusan kasasi No. 188/K/Pdt.Sus-PHI/2019. Terbakarnya usaha karaoke milik Tergugat di Manado, Sulawesi Utara, menjadi alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan PHK terhadap seorang manajer. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa: “Perusahaan Tergugat tutup bukan atas kehendak Tergugat bukan atas kehendak Tergugat tetapi akibat adanya kejadian di luar kehendak/dugaan/kemampuan/control yang tidak dapat dielakkan oleh Tergugat (musibah kebakaran) yang berdampak menimbulkan kerugian besar bagi pihak Tergugat (force majeur).

Satu lagi putusan yang membenarkan PHK akibat kebakaran adalah putusan No. 378K/Pdt.Sus-PHI/2018. Ini berkaitan dengan kebakaran Aksara Plaza di Medan pada 2017 silam. Majelis kasasi membenarkan tindakan Tergugat mem-PHK karyawan karena ‘PHK disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeur)’, yaitu terbakarnya toko milik Tergugat.

Dalam perkara lain, seorang pekerja WNA mempersoalkan dalil hakim PHI yang menyatakan bahwa ‘aktivitas perusahaan menurun dapat dijadikan suatu causa keadaan force majeur suatu usaha/perusahaan’. Protes pekerja atas pertimbangan hakim ini dapat dibaca dalam permohonan kasasi pekerja pada putusan No. 820K/Pdt.Sus-PHI/2017.

Gempa sebagai force majeur

Pada 28 September 2018 terjadi bencana alam berupa gempa disertai likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah. Bencana alam ini bukan saja memakan banyak korban jiwa dan harta, tetapi juga menyebabkan sejumlah perusahaan tutup. Salah satu kasusnya adalah PHK yang dilakukan suatu CV terhadap 9 orang pekerja, yang perkaranya hingga ke Mahkamah Agung. Pengadilan Hubungan Industrial Palu menyatakan bahwa hubungan para penggugat dan tergugat putus demi hukum sejak putusan dibacakan karena force majeur.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim kasasi membenarkan force majeur sebagai dasar PHK. Force majeur-nya adalah bencana alam Palu pada 28 September 2018 sehingga perusahaan Tergugat hancur lebur dan tidak dapat lagi melaksanakan aktivitasnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua