Kamis, 30 April 2020

Meskipun KPK Kasasi, Romi Tetap Bebas dari Tahanan, Bagaimana Aturannya?

Keputusan MA tidak menahan Romi berdasarkan KUHAP dan Buku II MA.
Aji Prasetyo
M. Romahurmuziy (tengah) didampingi kuasa hukumnya, Maqdir Ismail (kanan) dibebaskan dari tahanan. Foto: RES

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy akhirnya bisa menghirup udara bebas. Ia keluar dari tahanan setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan upaya banding dengan mengurangi jumlah hukuman dari dua tahun menjadi 1 tahun. Hanya, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan tidak mengalami perubahan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan kronologi pembebasan pri yang kerap disapa Romi itu. Setelah adanya putusan PT DKI Jakarta, penuntut umum KPK menerima surat dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat tertanggal 29 April 2020 yang memerintahkan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan. “Maka KPK tidak punya pilihan lain sehingga harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Hal ini karena masa tahanan yang dijalani terdakwa sama dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,” kata Ali dalam keterangannya.

Sebelumnya KPK juga menerima informasi bahwa MA telah menerbitkan Penetapan No. 4877/2020/S.2464.Tah.Sus/PP/2020/MA tanggal 29 April 2020, yang isinya menetapkan memerintahkan untuk menahan terdakwa atas nama Muchammad Romahurmuziy dalam Rutan untuk paling lama 50 hari terhitung mulai tanggal 27 April 2020.

“Namun, dalam Surat Pengantar MA ke PN Jakpus, di bagian  keterangannya dicantumkan pada tanggal 28 April 2020 masa tahanan terdakwa sudah sama dengan putusan PT DKI Jakarta yang memperbaiki putusan PN Jakarta Pusat selama 1 tahun karenanya pada tanggal tersebut terdakwa dapat keluar demi hukum,” ujarnya.

(Baca juga: Jaksa Singgung Konvensi PBB dalam Tuntutan Romy).

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro sebelumnya mengatakan MA memang mengeluarkan penetapan untuk melakukan penahanan Romi setelah adanya pengajuan kasasi oleh KPK pada 27 April 2020. Namun dari laporan kasasi tersebut ternyata penahanan yang dijalani Terdakwa telah sama (sesuai) dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yaitu 1 tahun penjara.

“Menurut KUHAP dan Buku II MA, Ketua PN dapat memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Kendati demikian, dalam penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh MA tetap dicantumkan klausule bahwa penahanan Terdakwa sudah sama dengan putusan yang dijatuhkan oleh PT DKI sehingga Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan demi hukum,” kata Andi. Buku II adalah sebutan buku administrasi penanganan perkara.

Perihal penahanan dalam KUHAP sendiri diatur pada bagian kedua mulai dari Pasal 20 hingga 31, dan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP menyebutkan masa penahanan dan penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pasal 253 ayat (4) tentang Kasasi menyebutkan wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke MA sejak diajukan permohonan kasasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua