Kamis, 30 April 2020

YLKI Minta Semua Pihak Taati Kebijakan Larangan Mudik

Moh. Dani Pratama Huzaini

Guna mengendalikan wabah Covid-19 agar tidak menyebar ke berbagai daerah, Pemerintah telah melarang masyarakat untuk mudik. Kebijakan ini hal yang sejalan dengan protokol kesehatan. Meski demikian sangat disayangkan keputusan itu seakan terlambat karena sudah banyak warga yang mudik sebelum kebijakan dibuat. 

 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencermati dua hal dalam kebijakan larangan mudik. Pertama, masyarakat jangan coba main ‘kucing-kucingan’ dengan mengambil jalan tikus, untuk mengakali petugas.

 

Ketua YLKI Tulus Abadi berpendapat aksi main ‘kucing-kucingan’ merupakan tindakan yang amat membahayakan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan petugas medis di kampungnya. “Kasus di Cilacap, 7 (tujuh) orang pemudik yang menggunakan jasa mobil travel, terbukti semua positif Covid-19. Kalau memang sangat urgen/harus mudik, sebaiknya masyarakat mudik secara legal, dengan mengurus surat-surat yang diperlukan,” kata Tulus dalam siaran persnya, Kamis (30/4).

 

Kedua, pemerintah harus konsisten memberikan bantuan jaring pengaman sosial pada warga yang tidak mudik dan dalam kesulitan ekonomi. Bantuan jaring pengaman sosial harus dalam jumlah cukup memadai, baik untuk logistik dan atau biaya tempat tinggal. “Atau dengan cara lainnya yang menusiawi, dan memenuhi standar minimal untuk hidup di kota besar,” kata Tulus.

 

Menurutnya, YLKI menerima pengaduan masyarakat bahwa dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bantuan yang diterima masyarakat hanya senilai Rp 150 ribuan, yang terdiri atas beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dua bungkus biskuit, dan mi instan. “Lah, mana tahan kalau cuma segitu? Padahal awalnya diinfokan bantuannya sebesar Rp 600 ribuan per minggu?” tanya Tulus. 

 

Tulus kembali mengingatkan memotong mata rantai persebaran Covid-19 dengan melarang mudik adalah kebijakan yang relevan dengan protokol kesehatan. Oleh karenanya, harus dijalankan secara konsisten, baik oleh masyarakat dan atau pemerintah.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua