Jumat, 01 Mei 2020

Ragam Tanggapan Atas Finalisasi Pedoman Pemidanaan Perkara Tipikor

KPK juga finalisasi penuntutan kasus korupsi.
Aji Prasetyo
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary berjalan usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (12/4).

Mahkamah Agung (MA) tidak tinggal diam atas kritik yang diberikan sejumlah elemen masyarakat mengenai minimnya pemidanaan terhadap para pelaku korupsi dan tingginya disparitas hukuman yang diberikan kepada mereka. MA merespons dengan menyusun pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Liza Farihah mengapresiasi langkah ini. Menurutnya pedoman pemidanaan (Sentencing Guidelines) merupakan hal yang penting sebagai acuan dan standar Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana dalam kasus tindak pidana korupsi. Penyusunan pedoman pemidanaan ini mempertimbangkan semua aspek dalam proses peradilan yang akan mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan hakim.

“Alasan penyusunan pedoman pemidanaan ini karena disparitas amar putusan banyak terjadi dalam perkara pidana. Kalau mengenai hukuman terhadap koruptor rendah kan harus dilihat juga didakwa menggunakan pasal apa dan minimum serta maksimum hukumannya berapa. Termasuk apakah ada hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa dalam kasus tersebut,” ujarnya.

Hal senada dikatakan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. Pihaknya juga mendukung apa yang dilakukan MA bersamaan dengan Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI) FHUI karena telah merampungkan pembahasan dan penyusunan pedoman pemidanaan perkara tindak pidana korupsi.

“Berkaca pada temuan ICW memang setiap tahunnya potret disparitas hukuman masih terjadi. Padahal ketika dilihat kasus, latar belakang terdakwa, nilai kerugian negara atau suap, serta pasal yang dikenakan praktis sama, akan tetapi hukumannya justru sangat berbeda,” katanya.

(Baca juga: MA Rampungkan Pedoman Pemidanaan Perkara Tipikor).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri tidak berkomentar banyak mengenai hal ini, menurutnya untuk tiap lembaga mempunyai kewenangan masing-masing. Jika MA sedang finalisasi pedoman pemidanaan, maka KPK melakukan yang menjadi kewenangannya di bidang penuntutan. “Kalau KPK pedoman penuntutan mas, akan finalisasi pedoman penuntutan,” jelasnya.

MA tengah memfinalisasi rancangan pedoman pemidanaan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang dipastikan bakal dirampungkan pada tahun ini. Nantinya, pedoman pemidanaan yang berbentuk Peraturan MA (Perma) ini menjadi guidelines bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tipikor tanpa kehilangan independensinya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua