Senin, 04 May 2020

Imunitas Hukum yang Tidak Otomatis Membuat Imun Tuntutan Hukum Oleh: Arsul Sani*)

 

Dalam literatur hukum, kekebalan hukum dibedakan menjadi  imunitas fungsional (ratione materiae) dan imunitas personal (ratione personae). Para ahli hukum sendiri belum satu kata tentang perbedaan kedua konsep imunitas ini (Mazzeschi, QIL  Vol. 2 - 2015). Secara sederhana, konsep imunitas fungsional dapat dipahami sebagai pemberian kekebalan hukum dari tuntutan hukum kepada seorang pejabat yang karena kedudukan, tugas dan fungsinya bertindak untuk dan atas nama suatu negara melakukan perbuatan tertentu, padahal perbuatan tersebut ternyata dapat dipidanakan menurut hukum dari negara yang menjadi tempat dilakukannya perbuatan tersebut (locus delictie). Imunitas fungsional ini sesungguhnya diatribusikan kepada negara yang diwakili pejabat tersebut, sehingga meskipun pejabat yang melakukkan perbuatan itu telah berhenti menjabat maka kekebalan hukum yang terkait dengan perbuatannya tetap melekat pada diri pejabat yang bersangkutan.

 

Sedangkan imunitas personal dipahami sebagai kekebalan terhadap tuntutan hukum yang diberikan kepada pejabat suatu negara atas perbuatan yang bisa dipidanakan tanpa melihat lagi apakah perbuatan itu dilakukan atas nama negara atau merupakan perbuatan pribadi. Dari sisi pembedaan di atas, imunitas yang hendak diberikan oleh Pasal 27 ayat 1 Perppu 1/2020 tampaknya bisa dikategorikan baik sebagai imunitas fungsional maupun personal.

 

Oleh karena telah ada pengaturan dalam Pasal 50 dan 51 KUHP, pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah perlu sebuah undang-undang -in casu Perppu 1/2020- mengatur sendiri pemberian imunitas sebagimana dimuat dalam Pasal 27 ayat 1 tersebut? Ada yang berpendapat tidak menjadi masalah keberadaan pasal imunitas semacam itu guna memberikan pesan kuat khususnya kepada para penegak hukum tentang maksud pembentuk undang-undang untuk memberikan imunitas tersebut. Pandangan inilah yang tampaknya dianut oleh drafter Perppu 1/2020. Namun ada ahli hukum pidana yang menganggap tidak perlu sebuah undang-undang memuat pasal pemberian imunitas lagi dengan telah adanya Pasal 50 KUHP.  Bahkan adanya pasal itu dianggap menunjukkan bahwa yang menyusun undang-undangnya tidak paham terhadap konsep dasar hukum pidana (Eddy Hiariej, Kompas.com 18 Feb 2015).

 

Sesungguhnya pasal imunitas vide Pasal 27 ayat 1 Perppu 1/2020 juga terdapat dalam beberapa undang-undang yang lain. Kita bisa menjumpai misalnya dalam Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) untuk Dewan Gubernur dan pejabat Bank Indonesia. Kemudian dalam Pasal 10 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk para Komisioner ORI. Bahkan untuk anggota DPR-RI, hak imunitas disebut dalam Pasal 20A ayat 3 UUD 1945 dan kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (MD3).

 

Pastikah Imun?

Pertanyaan yang perlu diurai jawabannya adalah apakah dengan pasal imunitas tersebut para pejabat yang bersangkutan secara otomatis akan mendapatkan kekebalan hukum dan karenanya tidak akan dapat diproses dan dituntut secara hukum dalam melaksanakan kewenangan seperti yang termuat dalam Perppu 1/2020?

 

Jika jawabannya iya, maka menjadi beralasan sejumlah elemen masyarakat sipil menguji pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Argumentasi bahwa Pasal 27 ayat 1 Perppu 1/2020 bertentangan dengan atau menabarak Pasal 27 UUD 1945 yang meletakkan asas kesetaraan di hadapan hukum menjadi rasional dikemukakan karena memuat imunitas yang sudah dapat dipastikan akan melekat pada pejabat yang ditetapkan di dalamnya dan ini menjadikan pejabat tersebut tidak setara hak dan kewajiban hukumnya dengan warga negara lainnya.

 

Namun kalau kita baca Pasal 27 ayat 1 Perppu dan juga ketentuan sejenis dalam UU Bank Indonesia di atas, maka pasal ini tidak otomatis (by the operation of law) memberikan kepastian diperolehnya imunitas bagi para pejabat yang bersangkutan. Pemberian imunitas dalam Pasal 27 ayat 1 Perppu 1/2020 merupakan imunitas bersyarat. Ada dua syarat yang diletakkan agar imunitas hukum dapat diperoleh oleh pejabat urusan fiskal atau moneter yang bersangkutan. Pertama, diterapkannya prinsip iktikad baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam Perppu 1/2020. Kedua, tugas pokok dan fungsi aquo dilaksanakan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua