Senin, 04 Mei 2020

Polemik Penerbitan Perppu Momen Revisi UU Pembentukan Peraturan

Meskipun terdapat putusan MK 138/PUU-VII/2009, ketiadaan penafsiran baku tentang frasa “masa sidang berikutnya” dalam Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: BAS

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2002 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-10 mulai dibahas Badan Anggaran pada Senin (4/5/2020). Keputusan itu merupakan hasil rapat Badan Musyarah (Bamus) DPR. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan pembahasan Perppu No.1 Tahun 2020 sesuai tata tertib dan mekanisme yang berlaku.

 

Aziz mengatakan unsur kegentingan yang memaksa sesuai bunyi Pasal 22 UUD Tahun 1945 menjadikan dasar pemerintah menerbitkan Perppu 1/2020. Bagi Aziz, unsur kegentingan memaksa atau mendesak telah terpenuhi. Hanya saja, nantinya semua bergantung pembahasan Perppu ini di Banggar DPR. Namun, Aziz tak dapat memastikan apakah Perppu 1/2020 ini dapat diambil keputusan untuk diundangkan di masa persidangan kali ini atau berikutnya.

 

Politisi Partai Golkar itu berpendapat masa sidang kali ini bakal berakhir pada 12 Mei 2020 mendatang. “Kepastian nasib Perppu bergantung pembahasan dan perdebatan di Banggar. Kita minta masyarakat memantau dan menunggu hasil pembahasan di Banggar. Tunggu hasil di banggar saja,” kata mantan Ketua Komisi III itu.

 

MerujuK Pasal 52 (1) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengharuskan Perppu diajukan pemerintah ke DPR dalam masa persidangan berikutnya. Frasa “persidangan berikut” dalam Pasal 52 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan itu semestinya masa persidangan setelah masa reses. DPR saat ini masih dalam masa persidangan.

 

Peneliti Senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Muhammad Nur Solikhin menilai batasan waktu persidangan berikutnya menunjukan saat presiden membuat Perppu dalam situasi DPR tidak dalam kondisi masa persidangan. Artinya, presiden membuat Perppu saat DPR reses yang tidak memungkinkan ada sidang atau rapat. “Pertanyaannya, sekarang kenapa DPR ada dalam masa sidang, tapi Presiden mengajukan Perppu?” ujarnya.

 

Menurutnya, materi muatan Perppu sejatinya sama seperti pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU). Dia menilai idealnya materi Perppu sebenarnya dapat dibahas bersama DPR yang sedang berada dalam masa sidang, sehingga legitimasi normanya menjadi lebih kuat setelah disetujui DPR dan presiden. Sayangnya, pembentukan Perppu No.1 Tahun 2020 masih menuai banyak perdebatan.

 

Meski begitu, usulan terbaik merevisi kembali UU 12/2011. Misalnya, menetapkan kriteria kegentingan yang memaksa secara jelas untuuk menentukan kapan Perppu dapat dibentuk/diterbitkan. Sebab, selama ini kriteria kegentingan memaksa seringkali memunculkan perbedaan penafsiran.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua