Senin, 04 May 2020

Beragam Harapan Buruh Saat May Day 2020

Mulai dari pemenuhan hak normatif seperti upah, tunjangan hari raya keagamaan (THR), kesehatan dan keselamatan kerja (K3), hingga mendesak pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja.
Adi Thea DA
Ilustrasi demo buruh di Jakarta. Foto: RES

Hari buruh internasional (May Day) setiap 1 Mei biasanya diperingati buruh dengan melakukan demonstrasi. Tapi perayaan May Day tahun ini berbeda, sebagian besar buruh tidak menggelar aksi unjuk rasa. Sebagai gantinya mereka melakukan kampanye secara daring. Seperti layaknya perayaan May Day pada tahun-tahun sebelumnya, kalangan buruh menyampaikan beragam aspirasinya.

 

Ketua Umum Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah mengatakan sebagian serikat buruh termasuk organisasinya memperingati hari buruh sedunia secara daring. Isu utama yang diangkat mengenai perlindungan terhadap buruh dan seluruh rakyat dalam menghadapi pandemi coronavirus disease (Covid-19).

 

Ilhamsyah beralasan perayaan May Day dilakukan secara daring untuk menghindari risiko penularan Covid-19 yang dapat membahayakan buruh dan masyarakat. Kegiatan itu sekaligus bentuk solidaritas untuk pekerja medis dengan tidak menambah beban kerja mereka. Kegiatan daring ini dilakukan melalui saluran media sosial KPBI dan pelaksanaannya mengikuti imbauan pemerintah untuk jaga jarak. KPBI juga membagikan seribu masker dan menyalurkan beras untuk kalangan buruh dan petani.

 

“KPBI mengangkat persoalan perlindungan buruh dan rakyat di tengah-tengah pandemi,” kata Ilhamsyah ketika dikonfirmasi, Senin (4/5/2020). (Baca Juga: Beragam Kondisi yang Dialami Buruh Dampak Covid-19)

 

Dalam 2 bulan terakhir, Ilhamsyah mencatat pandemi Covid-19 berdampak pada ekonomi dan berimbas ke sektor ketenagakerjaan. Misalnya banyak buruh dirumahkan tanpa mendapat upah, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), relokasi, dan bahkan ada indikasi pemberangusan serikat buruh. Ironisnya, pemerintah tidak tegas terhadap pelanggaran hak normatif buruh misalnya terkait THR.

 

Ilhamsyah berharap pemerintah tegas dalam menegakan hukum ketenagakerjaan. Anggaran yang dialokasikan untuk membantu buruh dan rakyat menghadapi pandemi Covid-19 harus memadai dan tidak diskriminatif.

 

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menyoroti penanganan pandemi Covid-19 terutama perlindungan bagi pekerja medis. Mirah mengatakan salah satu anggota Aspek Indonesia yang tergabung dalam Perkumpulan Pekerja Ambulan Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta (PP AGD Dinkes DKI) menjadi korban tewas karena terpapar Covid-19.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua