Selasa, 05 Mei 2020

Jimly: Ada Dua Tipe Perppu dalam Perspektif Konstitusi

Jimly menyarankan menghadapi ancaman bahaya pandemi Covid-19 sudah seharusnya pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden tentang Keadaan Bahaya Covid-19. Lalu, menerbitkan Perppu tentang Keadaan Bahaya sebagai penjabaran Pasal 12 UUD Tahun 1945.
Aida Mardatillah
Prof Jimly saat memberi Kuliah Umum berjudul 'Perkembangan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia' secara daring, Kamis (30/4). Foto: AID

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof Jimly Asshiddiqie berpendapat sebenarnya terdapat dua tipe/jenis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam UUD Tahun 1945. Selama ini masyarakat umumnya termasuk para sarjana hukum menganggap hanya ada satu tipe Perppu yang diterbitkan Presiden dalam kegentingan yang memaksa.   

 

“Banyak orang yang salah mengerti mengenai hakikat Perppu dan gagal memahami perbedaan antara dua tipe Perppu dalam konstitusi. Ini perlu diketahui karena saat ini Indonesia (de facto, red) dalam keadaan darurat karena wabah pandemi Covid-19,” kata Jimly saat memberi Kuliah Umum berjudul “Perkembangan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia” secara daring yang diselenggarakan FHUI, Kamis (30/4/2020) kemarin.    

 

Dua jenis Perppu yang dimaksud Jimly. Pertama, Perppu sebagai undang-undang biasa (negara dalam keadaan normal) yang bersifat sementara karena adanya kegentingan yang memaksa dan belum mendapat persetujuan DPR berdasarkan Pasal 22 UUD Tahun 1945. Kedua, Perppu dalam kondisi negara dalam keadaan darurat atau keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 jo Pasal 22 UUD Tahun 1945.

 








Pasal 12 UUD 1945



Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.



Pasal 22 UUD 1945





(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.



(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.  



(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.


 

Perppu tipe pertama, Jimly menjelaskan terbitnya Perppu umumnya diniatkan berlaku permanen sebagai UU biasa. Perppu ini biasanya berisi kebijakan-kebijakan penting untuk segera dituangkan dalam bentuk UU. Tetapi, karena ada kegentingan yang memaksa, tidak tersedia cukup waktu untuk mengajukan, membahas, dan mendapat persetujuan bersama dengan DPR menjadi UU.

 

Perppu tipe kedua, kata Jimly, tidak dimaksudkan untuk berlaku permanen, tetapi hanya untuk sementara waktu selama keadaan darurat/bahaya. Perppu tipe kedua ini diterapkan sebagai sarana pemberlakuan negara dalam keadaan darurat sekaligus kebijakan hukum khusus untuk mengatasi dan menanggulangi masalah-masalah yang timbul dalam keadaan bahaya/darurat serta untuk memulihkan keadaan kembali normal.  

 

Jimly menerangkan pengaturan pencabutan atau berakhirnya keadaan darurat/bahaya ini disertai pengaturan segala akibat hukum setelah keadaan darurat dinyatakan berakhir dalam ketentuan peralihan atau penutup. Sebagai produk hukum sementara dalam keadaan darurat, tindakan pemerintah dapat menangguhkan atau mengesampingkan berbagai ketentuan UU lain. Bahkan, mengesampingkan pasal-pasal hak asasi manusia (HAM) dan lainnya yang dijamin UUD 1945.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua