Selasa, 05 May 2020

Relaksasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Hindari PHK

Dalam waktu dekat PP tentang Relaksasi Pembayaran Iuran Jaminan Sosial akan terbit. Relaksasi ini diharapkan menjamin bahwa perusahaan yang mendapat manfaat dari kebijakan ini membayar THR kepada pekerjanya sesuai aturan.
Ady Thea DA
Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Foto: RES

Pemerintah terus berupaya menangani dampak pandemi Covid-19 dengan menerbitkan berbagai regulasi. Di sektor ketenagakerjaan, berbagai paket stimulus ekonomi diberikan kepada perusahaan guna menjaga kesehatan keuangan perusahaan agar bisa menjalankan kewajiban membayar upah hingga tidak mem-PHK pekerjanya.

 

Salah satunya, pemerintah menyiapkan kebijakan pemberian insentif iuran program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Rencananya, kebijakan ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang relaksasi insentif program jaminan sosial ini akan dituntaskan bersama kementerian dan lembaga terkait.

 

“Kami akan melakukan rapat panitia antar kementerian. Selanjutnya, proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan tidak lama bisa kami selesaikan,” kata Ida sebagaimana dikutip laman setkab.go.id, Kamis (30/4/2020) kemarin. (Baca Juga: Perlu Peran Lebih Pemerintah Atasi Dampak Covid-19 Sektor Ketenagakerjaan)

 

Ida menjelaskan RPP itu sedikitnya berisi 5 hal. Pertama, penyesuaian iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun (JP). Keringanan iuran akan diberikan untuk program JKK-JKm, dan penundaan pembayaran iuran untuk JP. Untuk program JHT tidak masuk dalam kebijakan relaksasi (keringanan).

 

Kedua, besaran iuran. Ida mengatakan besaran iuran JKK bagi peserta penerima upah, dibayar 10 persen dari besaran iuran normal. Untuk peserta bukan penerima upah, iuran sekitar 10 persen dari nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sebagaimana diatur PP No.44 Tahun 2015. Bagi peserta yang bekerja di perusahaan sektor konstruksi, iuran JKK sebesar 10 persen dari sisa iuran yang belum dibayar.

 

Ketiga, iuran JKm bagi peserta penerima upah hanya 10 persen dari iuran normal. Pekerja sektor konstruksi iurannya 10 persen dari sisa iuran yang belum dibayar. Keempat, untuk program JP, Ida mengatakan relaksasi yang diberikan berupa penundaan pembayaran. Peserta JP hanya perlu membayar 30 persen dari besaran iuran normal, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Sisanya sebesar 70 persen dapat dibayar sekaligus atau bertahap sampai Oktober 2020.

 

Kelima, RPP mengatur penyesuaian iuran dimulai April dan dapat diperpanjang selama 3 bulan. Sebelum perpanjangan selama 3 bulan, terlebih dulu dilakukan evaluasi dan koordinasi bersama Menteri Keuangan, DJSN, dan BPJS Ketenagakerjaan. Ida berharap dengan kebijakan ini pengusaha dapat memenuhi kewajibannya membayar THR.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua