Selasa, 05 May 2020

Relaksasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Hindari PHK

 

Menambahkan Ida, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan ada 15.747 perusahaan masih beroperasi dengan total pekerja 4,7 juta orang. Dalam situasi normal, perusahaan yang beroperasi lebih dari 40 ribu dan mempekerjakan 17 juta orang.

 

Airlangga menegaskan ada syarat untuk mendapat stimulus dan insentif yang diterbitkan pemerintah yakni perusahaan tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Dengan demikian, tentu ini diharapkan seluruh stimulus insentif bisa menjadi bantalan untuk menjaga tenaga kerja kita (agar tidak terkena PHK, red),” katanya.

 

Perusahaan bayar THR

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai rencana relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan respon pemerintah terhadap usulan Apindo awal April 2020 yang menginginkan relaksasi iuran BPJS. Rencana pemotongan iuran JKK dan JKm sebesar 90 persen selama 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan serta pembayaran iuran JP 30 persen dan sisanya dapat dicicil merupakan langkah cukup baik untuk membantu arus kas perusahaan.

 

“Rencana ini harus dituangkan dalam revisi PP No. 44 Tahun 2015 untuk JKK dan JKm dan PP No. 45 Tahun 2015 tentang JP, karena dalam PP tersebut sudah sangat jelas ketentuan tentang iuran JKK, JKm, dan JP,” kata Timboel ketika dihubungi, Selasa (5/5/2020).

 

Menurut Timboel, pelaksanaan relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan ini harus selektif dan tepat sasaran karena masih ada perusahaan yang mampu. Timboel menghitung dengan dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan untuk program JKK sebesar Rp35 trilun dan JKm Rp12 triliun, secara umum BPJS Ketenagakerjaan punya kemampuan besar memberikan manfaat kepada peserta.

 

Timboel mengingatkan dampak buruk relaksasi ini yakni imbal hasil investasi untuk JKK dan JKm akan berkurang karena jumlah iuran yang dikelola juga berkurang, begitu pula dengan program JP. Kemampuan BPJS Ketenagakerjaan membeli surat berharga negara (SBN) sebagaimana Peraturan OJK No.1 Tahun 2016 juga ikut berkurang karena pendapatan iuran JKK dan JKm akan berkurang akibat kebijakan ini.

 

Paling penting, kata Timboel, relaksasi ini harus menjamin bahwa perusahaan yang mendapat manfaat dari kebijakan ini membayar THR kepada pekerjanya sesuai aturan. Pemerintah harus melakukan pengawasan dan penindakan yang tegas ketika nanti ditemukan ada perusahaan yang menerima stimulus ini tapi tidak menunaikan kewajiban membayar THR.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua