Rabu, 06 Mei 2020

PKPU, Solusi Kelangsungan Usaha Menghadapi Pandemi Covid 19 Oleh: Jimmy Simanjuntak*)

​​​​​​​Karena tujuan dari PKPU adalah perdamaian.
RED
Jimmy Simanjuntak. Foto: Istimewa

Munculnya wabah Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai suatu pandemi bagi dunia telah menyebabkan permasalahan baru di berbagai sektor di Indonesia, salah satunya adalah sektor dunia usaha. Kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku usaha karena lambatnya pertumbuhan ekonomi secara global dan ditambah lagi dengan munculnya pandemi Covid-19, membuat sebagian sektor dunia usaha mengalami kerugian bahkan sampai harus menutup usahanya.

Setidaknya menurut data Kementerian Tenaga Kerja RI, sudah mencapai 1,5 juta pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK imbas dari Covid-19 ini. Tentu secara sederhana hal ini terjadi karena para pelaku usaha telah mengalami kerugian yang tidak mungkin terus dipertahankan, adanya beban biaya (cost) yang harus dikeluarkan para pelaku usaha tidak seimbang dengan pendapatan (omzet) apalagi terhadap keuntungan (profit).

Beberapa sektor dunia usaha yang terdampak karena pandemi Covid-19 baik di bidang industri maupun perdagangan, antara lain adalah: industri otomotif, mesin dan alat berat, meubel dan kerajinan, garmen dan tekstil, pertambangan, properti baik rumah (landed) maupun apartemen/satuan rumah susun (high rise), pariwisata, perhotelan dan transportasi angkutan darat, laut dan udara serta sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga terkena imbasnya.

Kebijakan Pemerintah sebagai Stimulus

Pemerintah dalam menyikapi keadaan yang terjadi akibat penyebaran pandemi Covid-19, secara khusus dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian nasional sebagai suatu stimulus/insentif dalam bidang perpajakan dan perbankan telah menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain adalah:


  1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu nomor 1 tahun 2020);

  2. Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, berlaku pada tanggal ditetapkan yakni 13 April 2020;

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (PMK-23/PMK.03/2020);

  4. Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional untuk sektor UMKM;

  5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019;

PKPU Sebagai Solusi

Dari gambaran keadaan tersebut tentu menjadi suatu pertanyaan bagi pelaku usaha, bagaimana bisa mempertahankan usahanya dan kembali bangkit setelah pandemi Covid-19 ini berakhir?

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) telah mengatur suatu ketentuan bagaimana Debitor yang dalam hal ini adalah pelaku usaha bisa merestrukturisasi/mereshcedule utang-utang/kewajibannya kepada para kreditornya, sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua