Rabu, 06 May 2020

PKPU, Solusi Kelangsungan Usaha Menghadapi Pandemi Covid 19 Oleh: Jimmy Simanjuntak*)


  1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

  2. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Ketentuan tersebut didasari suatu kondisi/keadaan yang sedang dialami oleh debitor dengan membuktikan daftar nama kreditor dan jumlah utangnya, bahwa debitor yang akan mengajukan permohonan PKPU terhadap dirinya sendiri (PKPU Sukarela) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUSP) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit, dan pengadilan harus mengabulkan permohonan PKPU tersebut dalam waktu paling lambat tiga hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan PKPU tersebut.

Hal yang mungkin juga harus diketahui oleh para pelaku usaha walaupun permohonan PKPU diajukan oleh debitor/pelaku usaha itu sendiri dan dikabulkan sehingga debitor dalam keadaan PKPU Sementara, namun kegiatan usaha dari debitor tetap bisa dijalankan bersama-sama dengan Pengurus PKPU yang diangkat berdasarkan putusan pengadilan niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2).

Peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah tersebut terkait pandemi Covid-19 bisa digunakan oleh debitor untuk melakukan negosiasi terhadap para kreditornya termasuk kreditor perbankan, karyawan/tenaga kerja dan para suppliernya/kreditor konkuren. Hal ini sangat baik dilakukan karena akan memberikan suatu kepastian baik secara finansial (cash flow projection) maupun secara hukum sebagai perjanjian yang mengikat bagi debitor dan kreditor.

PKPU sebagai solusi karena tujuan dari PKPU adalah perdamaian. Untuk mencapai suatu perdamaian maka semua pihak yang terkait harus mendasarinya dengan iktikad baik (good faith) bukan untuk menang sendiri, atau mencari keuntungan sepihak. Selain debitor dan kreditor, maka Pengurus PKPU juga memiliki peranan penting untuk tercapainya suatu perdamaian dalam proses PKPU. Sebagai profesi yang diangkat berdasarkan suatu putusan pengadilan niaga (judiciary duties), maka tugas dan kewenangan Pengurus PKPU sangat berperan besar untuk tercapainya suatu perdamaian.

Hal-hal yang juga harus diperhatikan oleh debitor adalah ketentuan mengenai pemberian perpanjangan PKPU tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 229 ayat (1) dan persetujuan terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1).

Dengan tercapainya suatu perdamaian dalam proses PKPU dan disahkan berdasarkan putusan pengesahan perjanjian perdamaian (Homologatie), maka debitor/pelaku usaha, dapat menata kembali atau membuat perencanaan ulang dari kegiatan usahanya karena mendapatkan kelonggaran/keringanan dari sisi beban biaya (cost) maupun waktu untuk membayar utang-utangnya, sehingga potensi untuk menjalankan/mengembangkan usahanya sangat mungkin dilakukan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua