Rabu, 06 May 2020

Sejumlah Masukan Jika Pemerintah Ingin Longgarkan PSBB

Mulai tidak terburu-buru, perlu kajian mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mendengarkan pandangan kepala daerah, hingga menyusun konsep rancang bangun penanganan Covid-19.
Rofiq Hidayat
Pengawasan Penerapan PSBB di Jakarta. Foto: RES

Rencana pemerintah bakal melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi berputarnya roda perekonomian menuai kritik dari kalangan parlemen. Selain status darurat kesehatan masyarakat dan bencana kesehatan nasional belum dicabut, juga aspek kesehatan masyarakat harus lebih diutamakan dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 ketimbang aspek ekonomi.

 

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah tak tergesa-gesa jika hendak merelaksasi atau melonggarkan PSBB. Baginya, keputusan bakal melonggarkan PSBB harus mempertimbangankan berbagai aspek. Salah satunya mendengarkan pendapat para kepala daerah karena penerapan PSBB di setiap daerah berbeda satu dengan lainnya.

 

“Sebelum kecepatan penularan Covid-19 bisa dikendalikan dengan PSBB, relaksasi PSBB sebaiknya jangan dulu dilakukan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (5/5/2020). (Baca Juga: Lima Catatan Komnas HAM terhadap Pelaksanaan PSBB)

 

Bamsoet mengingatkan semestinya pemerintah menyadari penyebaran Covid-19 belum dapat dikendalikan secara signifikan. Sebab, setiap hari masih banyak orang positif Covid-19 terutama di Jakarta yang masih menjadi epicentrum penularan Covid-19. Sementara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur menempati urutan kedua dan ketiga terbanyak positif Covid-19 setelah DKI Jakarta.   

 

“Karena menjadi barometer, Jakarta perlu diberi waktu lebih agar mampu mengendalikan kecepatan penularan Covid-19. Apalagi Jawa Barat baru diterapkan PSBB per 6 Mei 2020 ini. Ini perlu perhitungan matang,” kata Bamsoet.

 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengingatkan penanganan wabah pandemi Covid-19 tak boleh gegabah karena taruhannya nyawa. Setiap harinya masih terdapat warga yang positif terpapar Covid-19. Bahkan terus mengalami peningkatan di beberapa daerah. “Ini wajib diantisipasi, bukan malah melonggarkan PSBB,” kata Achmad Baidowi.  

 

Alasan pemerintah yang beranggapan adanya warga yang tidak leluasa beraktivitas akibat penerapan PSBB dinilainya kurang tepat. Padahal pilihan kebijakan PSBB masih jauh lebih longgar bergerak ketimbang pilihan kebijakan karantina wilayah. Apalagi, ada fakta penumpang kereta rel listrik (KRL) yang terpapar positif Covid-19 menjadi waktu yang tidak tepat untuk merelaksasi PSBB.  

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua