Rabu, 06 Mei 2020

Sejumlah Masukan Jika Pemerintah Ingin Longgarkan PSBB

 

“Melonggarkan PSBB dapat diberlakukan sepanjang tren penyebaran wabah Covid-19 di suatu wilayah dalam kondisi menurun drastis,” kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

 

Kritikan lain datang dari anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan. Menurutnya, wacana melonggarkan PSBB harus dikaji mendalam terlebih dahulu. Setidaknya melonggarkan PSBB tidak melanggar UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang antara lain mengatur darurat kesehatan. Relaksasi dapat diterapkan setelah melakukan kajian dan riset secara matang.

 

“Lakukan kajian secara detail dan mendalam dulu, tidak perlu terburu-buru memutuskan melakukan relaksasi atau pelonggaran PSBB. Kita perlu mendengarkan para stakeholder yang selama ini bekerja keras dan luar biasa dalam melakukan pencegahan pandemi Covid-19 ini,” katanya.

 

Belum ada konsep matang

Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai pemerintah belum memiliki konsep matang dalam penanganan Covid-19 karena hingga kini pemerintah tak pernah membeberkan secara gamblang rancang bangun penanganan Covid-19, termasuk target waktu mengatasinya. Saat pemerintah daerah pontang-panting menerapkan PSBB karena masih banyak pelanggaran, pemerintah malah hendak melonggarkan PSBB. Dampaknya, kepala daerah semakin bingung dengan kebijakan pemerintah pusat menangani Covid-19.

 

”Jadi makin kelihatan bahwa kebijakan PSBB ini seakan lempar tanggung jawab pemerintah pusat ke daerah,” ujarnya.

 

Dia menilai wacana merelaksasi PSBB yang dilontarkan Menkopolhukam Mohammad Mahfud MD menunjukan buruknya komunikasi pemerintah kepada publik. Baginya, bila masih sebatas wacana tak perlu diungkapkan ke publik. Sebab, dampaknya bisa membuat suasana menjadi gaduh saat masih berlakunya PSBB.

 

Untuk itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu meminta pemerintah memperjelas grand desain penanganan Covid-19 yang jauh lebih penting. Kemudian menetapkan kriteria atau standar kapan PSBB dapat dilonggarkan secara bertahap. Beberapa negara yang sukses menanggulangi virus corona bisa menjadi acuan. Seperti Selandia Baru, ada level tindakan dari lockdown (level teratas), pembatasan (level 3), pengurangan (level 2), dan siaga (level 1).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua