Rabu, 06 Mei 2020

Sejumlah Masukan Jika Pemerintah Ingin Longgarkan PSBB

 

Negara tetangga, Singapura pun dianggap sukses menanggulangi Covid-19 yang memiliki level perubahan status tanggap atau disebut dorscon. Mulai dari status yang paling ringan, terdiri dari hijau, kuning, oranye, dan merah. Tak kalah penting, pemerintah wajib mewaspadai gelombang kedua pandemi corona bisa jadi muncul kembali seperti halnya Vietnam. “Dengan kondisi seperti  ini, semestinya jangan buru-buru berpikir untuk melonggarkan, tetapi membuat tahapan dan kriteria yang jelas,” katanya.

 

Sebelumnya Menkopolhukam Mohammad Mahfud MD mewacanakan bahwa pemerintah bakal melonggarkan atau merelaksasi PSBB, tetapi tidak berarti melanggar protokol kesehatan. Semangat merelaksasi lantaran perlambatan ekonomi masyarakat di tengah pemberlakuan PSBB dampak pandemi Covid-19.

 

Bagi pemerintah, melonggarkan PSBB bertujuan agar roda perekonomian masyarakat dapat kembali berputar, namun tetap dalam koridor protokol kesehatan. Menurut Mahfud, pemberlakuan PSBB di berbagai wilayah berbeda satu dengan lainnya. Terdapat wilayah yang amat ketat melarang warganya beraktivitas di luar rumah. Namun ada pula wilayah yang warganya melanggar aturan PSBB dengan mudah.

 

“Ekonomi tidak boleh macet, tidak boleh mati. Oleh sebab itu, Presiden mengatakan ekonomi harus tetap bergerak, tapi tetap dalam kerangka protokol kesehatan itu. Itulah yang disebut relaksasi,” kata dia.

 

Melalui akun instagramnya, Sabtu (2/5), Mahfud menyebut Pemerintah tengah memikirkan adanya relaksasi PSBB, sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat pemberlakuan PSBB. "Kita tahu ada keluhan sekarang ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB."

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua