Rabu, 06 Mei 2020

Pelaku UMKM Diimbau Terbuka kepada Bank Soal Restrukturisasi Utang

UMKM dapat merestrukturisasi utangnya dengan berbagai skema seperti penangguhan waktu pembayaran hingga penurunan pembayaran bunga dan utang pokok.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Kebijakan relaksasi utang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

 

Dalam penerapannya, debitur dengan pinjaman di bawah Rp 10 miliar dapat merestrukturisasi utangnya dengan berbagai skema seperti penangguhan waktu pembayaran hingga penurunan pembayaran bunga dan utang pokok.

 

Kepala Ekonom Bank BNI Ryan Kiryanto mengimbau kepada pelaku usaha UMKM untuk terbuka kepada bank dalam mengajukan restrukturisasi utang tersebut. Menurutnya, masing-masing debitur akan mendapatkan perlakuan berbeda sesuai dengan kemampuan finansialnya.

 

“Bagi teman-teman UMKM yang terpapar Covid-19 seccara kooperatif, terbuka bediskusi dengan bank buat strategi restrukturisasi. Kami yakin karena permasalahan individual UMKM berbeda sehingga saat diagnosisnya beda tentu obatnya beda pula,” jelas Ryan, Selasa (5/5).

 

Ryan mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpusat pada UMKM. Menurutnya, negara seperti Amerika Serikat telah menganggarkan dana negara untuk membantu UMKM menghadapi Covid-19 hingga US$ 377 miliar. “Ini jumlah yang sangat besar,” jelasnya.

 

Dia juga menjelaskan dengan memulihkan sektor usaha UMKM maka akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, dia menjelaskan perlu ada kebijakan jangka panjang untuk mengantisipasi Covid-19.

 

Saat ini, Ryan menjelaskan kondisi industri perbankan menghadapi risiko peningkatan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Hal ini karena kegiatan perekonomian dan bisnis masyarakat terhambat sehingga memengaruhi penurunan produktivitas. Menurutnya, industri perbankan lebih fokus memperbaiki kualitas kredit dibanding ekspansi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua