Rabu, 06 May 2020

Perppu Terbit, Pilkada Ditunda Sampai Pandemi Covid-19 Teratasi

 

Menurut Yasonna, dalam Perppu No.2 Tahun 2020 dijelaskan bahwa penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak ditetapkan demi menjaga pelaksanaan pilkada yang demokratis, berkualitas, serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. 

 

Namun jika dalam perjalanannya ternyata penyebaran Pandemi Covid-19 berlangsung hingga waktu penundaan, menurut Yasonna penundaan bisa diperpanjang. “Bahkan jika sampai Desember pandemi Covid-19 belum berakhir, penundaan bisa diperpanjang,” ujar Yasonna.

 

Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 120 ayat (1) angka (3), “Dalam hal pemungutan suara serentak pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam dan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR”.

 

Dengan begitu pemungutan suara Pilkada Serentak pada Desember 2020 dapat ditunda dan dijadwalkan kembali berdasarkan kesepakatan antara KPU, Pemerintah, dan DPR apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi Covid-19 belum berakhir. (Baca: Perppu Penundaan Pilkada Tidak Juga Terbit, Komnas HAM Surati Presiden)

 

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan jika pelaksanaan hari pemungutan jatuh pada bulan Desember 2020, seharusnya tahapan-tahapan yang sempat tertunda pelaksanaannya bisa dimulai kembali 6 bulan sebelum waktu pungut hitung berlangsung. Artinya, Juni 2020 pelaksanaan tahapan bisa dimulai. “Satu bulan setelah waktu tanggap darurat selesai,” ujar Abhan.

 

Menurut Abhan, untuk mempersiapkan hal ini KPU perlu segera menyiapkan Peraturan KPU tentang tahapan pelaksanaan Pilkada sehingga Bawaslu dapat menindaklanjuti dengan Peraturan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan pengawasan. 

 

Abhan mencontohkan satu hal krusial terkait pengawasan, calon kepala daerah petahana tidak boleh melakukan mutasi jabatan pejabat daerah 6 bulan sebelum masa penetapan pasangan calon. Artinya, waktu ini menjadi sangat krusial dalam konteks pengawasan bagi Bawaslu. 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua