Rabu, 06 Mei 2020

Perppu Terbit, Pilkada Ditunda Sampai Pandemi Covid-19 Teratasi

 

Direktur Eksekutif Kode Inisiatif, Very Junaidi, mengatakan jika pelaksanaan hari penghitungan jatuh di bulan Desember, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah tidak adanya perpanjangan status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit di Indonesia.

 

Very menilai jika status kedaruratan tersebut diperpanjang, maka penundaan pilkada tidak akan memiliki esensinya sama sekali. “Karena tujuan awal pilkada ditunda karena covid-19, namun setengah tahapannya dilakukan saat situasi covid- 19 masih terjadi,” ujar Very.

 

Menurutnya, meski Pasal 201A ayat (3) Perppu 2 Tahun 2020 memberikan ruang untuk dimungkinkannya dilakukan penundaan terhadap pemungutan suara serentak pada Pilkada 2020, namun hal ini jelas menggambarkan bahwa proses atau tahapan pilkada tidak dilihat menjadi satu kesatuan yang penting dan dijamin.

 

Pasalnya, tahapan pilkada lain seperti verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang harus dilakukan melalui sensus, bahkan sampai dengan kampanye rapat umum masih menjadi hal yang belum mampu dijawab jika proses-proses tersebut ternyata masih dalam waktu status kedaruratan wabah covid-19. 

 

“Padahal 2 tahapan tersebut dilakukan sebelum pemungutan suara sebagaimana syarat dilakukannya penundaan pilkada lanjutan sebagaimana konstruksi norma Pasal 201A ayat (3),” tuturnya.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua