Kamis, 07 Mei 2020

Intip Yuk Isi Pedoman Penuntutan KPK

Ada sejumlah parameter penuntut umum untuk menjatuhkan tuntutan pidana.
Aji Prasetyo
Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui sedang membuat pedoman penuntutan tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan upaya Mahkamah Agung (MA) yang juga memproses finalisasi pedoman putusan kasus korupsi bagi para hakim di pengadilan untuk megurangi adanya disparitas hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan penyusunan pedoman penuntutan berkaitan dengan upaya mengurangi disparitas penuntutan dan putusan. Ali mengatakan disparitas masih merupakan problem keadilan dalam penanganan perkara. Disparitas sebagai ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (similar offences) dalam kondisi atau situasi serupa (comparable circumstances).

Dalam penanganan perkara pidana, pemidanaan merupakan produk akhir yang berbentuk putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Sebelum putusan dijatuhkan, akan didahului tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Atas dasar tuntutan pidana dari penuntut umum itulah, hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum menjatuhkan putusannya.

“Dengan demikian tuntutan penuntut umum sangat penting dalam kaitannya dengan putusan suatu perkara pidana. Penting bukan hanya berkenaan dengan terbukti atau tidaknya suatu perkara, namun juga berkaitan erat dengan pertimbangan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim,” ujarnya.

(Baca juga: Ragam Tanggapan Atas Finalisasi Pedoman Pemidanaan Perkara Tipikor).

Hubungan erat antara tuntutan pidana dengan putusan hakim mendorong KPK untuk membuat standarisasi tuntutan pidana. Wujud standarisasi tuntutan pidana di KPK tersebut dinamakan dengan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Disamping itu pedoman tersebut tentu sebagai dasar pertanggungjawaban Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana, baik kepada pribadi, masyarakat, terdakwa maupun kepada Tuhan.

Menurut Ali pedoman tuntutan pidana bukan upaya untuk mengkalkulasi keadilan secara matematika, tetapi sebagai upaya mencari dasar-dasar rasionalitas dalam penuntutan. Pedoman ini akan meringankan beban Penuntut Umum dalam upaya mencari dasar pijakan dalam menentukan tuntutan pidana yang adil antara rentang minimum khusus dan maksimum khusus yang berlaku dalam kebijakan legislatif sekarang ini.

Untuk menyusun pedoman, KPK terlebih dahulu melakukan riset atau penelitian terhadap tuntutan pidana perkara-perkara yang ditangani KPK selama ini. Penelitian perlu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban keilmuan dan merupakan bentuk penghargaan atas karya-karya tuntutan pidana oleh Penuntut Umum KPK sebelumnya. “Agar sinergi dengan APH lain, tim penyusun KPK juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kejaksaan Agung maupun  Mahkamah Agung yang saat ini juga sedang merumuskan rancangan pedoman pemidanaan Tipikor.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua