Jumat, 08 Mei 2020

Memperkuat Pengawasan Pemilu Hingga ke Ekuador

Perlu ada lembaga khusus pengawas pemilu yang diatur dalam Konstitusi, seperti keberadaan Komisi Yudisial yang mengawasi martabat hakim.
RED
Ilustrasi: HGW

Lembaga pengawas pemilu baru muncul di Indonesia pada era Orde Baru, tepatnya Pemilu tahun 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Nama Panwaslak bertahan hingga era Orde Baru berakhir, yakni tahun 1997. Kemudian, pada Pemilu tahun 1999, Panwaslak bertransformasi menjadi Panwaslu. Perubahan nama lalu terjadi pada tahun 2008, dari Panwaslu menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam perjalanannya, keberadaan lembaga pengawas pemilu di Indonesia pasang surut. Hal ini tertuang dari cerita yang disampaikan Radian Syam dalam bukunya berjudul “Pengawasan Pemilu: Konsep, Dinamika dan Upaya ke Depan untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratisi dan Berkualitas”.

Buku ini juga menceritakan bagaimana pentingnya pengawasan pemilu agar pelaksanaan asas-asas pemilu seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terlaksana dengan baik. Buku yang terdiri dari 8 bab dan 206 halaman ini menceritakan secara runut bukan hanya mengenai konsep pengawasan itu sendiri tapi juga membandingkan pengawasan pemilu dengan beberapa negara lain, seperti Inggris, Finlandia hingga Ekuador.

Dari ketiga negara ini fungsi pengawasan pemilu yang mirip dengan Indonesia adalah Ekuador. Sedangkan Inggris dan Finlandia, fungsi pengawasan tidak dijalankan oleh Lembaga khusus tersendiri.

Untuk Ekuador, terdapat dua badan fungsional yang menyelenggarakan system pemilu di Ekuador, yakni Consejo Nacional Electoral (CNE) dan Tribunal Contencioso Electoral (TCE). (hal. 131 dan seterusnya).

CNE adalah entitas yang bertanggung jawab atas bagian administrasi dan operasional dari proses pemilihan. Sedangkan TCE adalah organ dari fungsi pemilu yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan keadilan dalam masalah pemilu dan menyelesaikan konflik internal organisasi politik.

Dalam buku ini juga diceritakan gagasan Penulis yang ingin memperkuat lembaga pengawas pemilu. Sejumlah alasan melatari keinginan tersebut. Misalnya, masih terdapatnya putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti dalam kasus putusan Bawaslu terhadap Oesman Sapta Odang.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua