Jumat, 08 Mei 2020

Memperkuat Pengawasan Pemilu Hingga ke Ekuador

Kendala pengawasan yang dihadapi Bawaslu dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kendala organisasional, yakni keterbatasan waktu yang tersedia untuk membentuk organisasi pengawas pemilu terutama di tingkat kecamatan dan desa.

Kedua, kendala instrumen hukum, yang membuat Bawaslu tidak dapat menindak suatu pelanggaran pemilu seperti pelanggaran kampanye dan money politics.

Ketiga, kendala daya dukung pengawasan berupa jumlah pengawas pemilu lapangan dalam mengawasi seluruh tempat pemungutan suara baik di dalam maupun luar negeri.

Maka itu, idealnya lembaga pengawas pemilu terpisah dari penyelenggara pemilu sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara independen. Di sisi lain perlu ada penguatan kelembagaan pengawas pemilu dan diatur dalam UUD 1945, di mana memisahkan kewenangan dari penyelenggara pemilu dan pengawasan pemilu. (hal. 165 dan seterusnya).

Penguatan tersebut, perlu dengan menambahkan frasa tentang pengawasan dalam UUD 1945. Hal ini seperti Komisi Yudisial yang diberikan kewenangan oleh Konstitusi berupa pengawasan kedaultan dan/atau martabat hakim.

Dengan begitu, konsep pengawasan pemilu yang diatur khusus dan terpisah dari penyelenggara pemilu maka akan lebih kuat dan memiliki daya paksa dalam putusannya.

Daya paksa tersebut dapat menghindari rekomendasi atau putusan lembaga pengawas yang tidak dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Masuknya lembaga pengawas pemilu dalam Konstitusi bisa disisipkan dalam Pasal 22E UUD 1945. Untuk nomenklatur nama lembaga pengawas diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Selamat membaca!!

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua