Jumat, 08 Mei 2020

5 Langkah Mitigasi Risiko Sebelum Dalilkan Force Majeur di Masa Covid-19

Jika berposisi sebagai debitur, stimulus ini tentu bisa digunakan untuk meringankan risiko usaha. Bahkan sekalipun nilai kredit debitur di atas Rp10 miliar, Kadri mengamati tetap ada kemungkinan untuk memperoleh relaksasi dari bank. Intinya, semua tergantung negosiasi debitur dan kreditur. “Namun memang ada prosedural tertentu dari perbankan yang harus dilewati untuk kredit dengan nilai diatas Rp10 miliar ini,” jelasnya.

Selain itu, penting bagi debitur untuk menganalisis apa saja kewajiban kepada pihak kreditur dan counterpart yang tak bisa dilaksanakan bila ingin gunakan dalil force majeur. Untuk menguatkan dalilnya, debitur perlu mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa peristiwa kahar memiliki dampak langsung terhadap kegiatan usaha debitur.


  1. Libatkan External Councel Jika Sudah Dirasa Perlu

Kadri dan Bonie menganjurkan pelaku usaha untuk melakukan FAQ seperti yang telah dijabarkan pada poin 2 terlebih dahulu sebelum melibatkan penasihat hukum eksternal. Dalam kondisi dimana hampir semua lini usaha mengalami kesulitan, mereka menyebut sudah sepatutnya external councel atau penasihat hukum yang dipilih adalah mereka yang lebih mengutamakan upaya win-win solution untuk menengahi kreditur dan debitur, bukan malah memberikan amunisi untuk saling menyerang.

“Jadi harus cermat membaca situasi, bila memang masih bisa ditolong maka arahkan renegosiasi,” tukasnya.

Temukan/Nikmati Akses Tanpa Batas Koleksi Peraturan Perundang-undangan dan FAQ Terkait Covid-19 di sini.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua