Sabtu, 09 May 2020

Australia Kucurkan $63,3 Juta untuk Bantuan Hukum Akibat Covid-19, Indonesia?

Penyaluran dana bantuan hukum sempat tersendat, Peradi bersiap imbau advokat menggiatkan pro bono membantu warga terdampak Covid-19.
Normand Edwin Elnizar
Ilustrasi dana bantuan hukum. Ilustrator: BAS

Dilansir dari lawyersweekly.com.au, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan tambahan anggaran bantuan hukum sebesar $63,3juta Australia. Dilansir dari lawyersweekly.com.au, kucuran dana ini untuk memastikan pelayanan bantuan hukum tetap bisa diakses selama wabah Covid-19.

Hampir AUS$50juta digunakan untuk menambah pelayanan bantuan hukum garda depan. Misalnya konsultasi dan pendampingan. Perhatian besar diberikan terutama untuk kasus kekerasan domestik. Sisanya, $13.5juta akan digunakan untuk peningkatan fasilitas teknologi informasi. Pemerintah mendorong bantuan hukum lebih mudah diakses secara virtual lewat jaringan internet.

Rencana ini disampaikan bersama perincian anggaran baru dari Kabinet Nasional yang dipimpinnya. Pemerintah Australia bahkan berkomitmen menyediakan $2miliar untuk bantuan hukum lima tahun yang akan datang. “Kabinet Nasional setuju bahwa penting untuk segera menuntaskan kesepakatan kerja sama bantuan hukum nasional agar menjamin pelayanannya terus berlanjut,  antara lain dari Pusat Bantuan Hukum Komunitas,” ujar Morrison seperti dikutip lawyersweekly.

Lalu bagaimana dengan sikap pemerintah Indonesia soal pelaksanaan bantuan hukum di tengah wabah Covid-19?

Belum Ada Rencana Khusus

Gelombang pemutusan hubungan kerja besar-besaran sudah mulai terjadi di Indonesia. Tampak kalangan masyarakat miskin dan rentan akan bertambah banyak sejak wabah Covid-19 melanda. Masan Nurpian, Kepala Subbidang Program Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengakui belum ada langkah khusus yang dilakukan. Tidak ada anggaran tambahan yang direncanakan hingga sekarang.

Hanya saja, ia menjamin bahwa anggaran bantuan hukum lewat mitra organisasi bantuan hukum (OBH) tidak akan dikurangi. Sementara alokasi anggaran lain di BPHN ada yang sudah dialihkan untuk penanganan Covid-19 atas arahan Menteri Keuangan. “Bantuan hukum ini program prioritas nasional. Jadi arahan langsung Presiden bahwa anggarannya tidak akan diutak-atik. Memang tidak ada tambahan,” kata Masan kepada hukumonline.

Anggaran pemerintah untuk program bantuan hukum masyarakat marginal sebesar Rp53 miliar untuk periode 2019-2021. penyalurannya melalui 524 OBH yang lolos verifikasi dan akreditasi untuk periode yang sama. (Baca juga: Keren! Inilah 9 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum dengan Akreditasi Terbaik)

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua