Minggu, 10 Mei 2020

Dua Guru Besar Minta MK Lebih Berperan dalam Pengujian Formil UU

MK harus melihat pengujian formil sebagai pengontrol demokrasi di parlemen.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Jimly Asshiddiqie meminta Mahkamah Konstitusi (MK) lebih memproritaskan dan berperan dalam pengujian formil Undang-Undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945. Padahal, pengujian formil efektivitasnya lebih tajam dalam mengawal, mengontrol, dan mengimbangi kekuatan sistem demokrasi. Sebab, selama ini pengujian formil UU sekalipun belum pernah dikabulkan MK.      

 

“Pengujian formil jika UU itu 'merugikan' konstitusi, maka (UU yang diuji, red) dapat dibatalkan semuanya,” kata Jimly dalam Kuliah Umum Hukum Acara MK berjudul "Pengujian Formil UU di MK" secara daring yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Selasa (5/5/2020) kemarin. (Baca Juga: Jimly: Ada Dua Tipe perppu dalam Perspektif Konstitusi)     

 

Pengujian formil UU umumnya diartikan proses pembentukan UU ada cacat prosedural karena tidak sesuai dengan asas dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika demikian, UU yang bersangkutan potensial diuji formil di MK. Satu contoh kasus yang paling konkrit yakni pengujian formil dan materil UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Dalil sebagian besar permohonan ini mengarah pada uji formil dalam proses pembahasan dan pengesahan revisi UU KPK yang dinilai melanggar prosedur baku pembentukan UU.   

 

Jimly menyarankan pengujian formil UU seharusnya lebih prioritas untuk ke depannya guna mengawal negara hukum yang demokratis. Berbeda dengan pengujian materil hanya menguji satu kata, ayat, pasal, bahkan titik koma dalam pasal tersebut dalam sebuah UU. “Kalau uji materi kan, biasanya UU-nya sudah berlaku lama, bertahun-tahun, karena ada kasus merugikan hak konstitusional seseorang, maka diuji ketentuan tersebut,” kata dia.

 

Menurutnya, pengujian formil UU ini merupakan persoalan serius sebagai mekanisme kontrol MK dalam proses demokrasi yang keliru. Karena itu, sejatinya putusan MK dalam uji formil UU harus lebih mengutamakan keadilan dan kebenaran konstitusional. MK atau hakim MK harus mempunyai wawasan (cara pandang, red) yang berubah tentang pengujian formil ini. Pengujian formil UU tidak hanya sebatas pembentukan peraturan (tetapi luas dari itu, red).  

 

“MK bukan sebagai Mahkamah UUD 1945 secara teks saja. tapi memahami roh, ide, filosofis yang jangkauannya lebih luas dari sekedar teks konstitusi, apalagi UU. MK harus melihat pengujian formil sebagai pengontrol demokrasi di parlemen,” tegasnya.

 

Dia melihat di seluruh dunia ini pengujian formil sudah semakin berkembang. Ia mencontohkan, di Belanda dan Inggris yang awalnya tidak mengenal pengujian formil, secara luas semakin menerima teori pengujian formil ini. 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua