Rabu, 13 Mei 2020

Perpres Tata Ruang, Pemantapan Jakarta Sebagai Pusat Ekonomi

Perpres No. 60 Tahun 2020 merupakan pemantapan Jakarta sebagai pusat kota dan ekonomi, tidak mempertahankan Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Atau sama sekali tidak menyinggung apakah nantinya DKI Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara atau tidak.
Agus Sahbani
Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Abdul Kamarzuki saat IAP Talks Series melalui video conference, Senin (11/05). Foto: Humas Kementerian ATR

Bulan April lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur). Perpres tersebut menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur 

 

"Kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan," ujar Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki dalam keterangannya saat IAP Talks Series melalui video conference, Senin (11/05/2020).

 

Abdul Kamarzuki mengatakan aturan tersebut penyesuaian terhadap kondisi, tantangan, dan respons dinamika kebijakan yang terjadi di wilayah Jabodetabek-Punjur yang belum terakomodasi sejak 2008. "Perpres No. 60 Tahun 2020 itu seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kawasan Jabodetabek-Punjur terhadap enam isu besar yaitu banjir, ketersediaan air baku, kemacetan, permasalahan kawasan pesisir, pengaturan kawasan Pulau Seribu, dan antisipasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)," kata Abdul.

 

Dia menilai dalam Perpres No. 60 Tahun 2020 ini muatan pengendalian banjir lebih detail dibandingkan perpres sebelumnya. Perpres tersebut mengatur secara rinci mengenai perlindungan dan optimalisasi fungsi situ, danau, embung, dan waduk (SDEW) di kawasan Jabodetabek-Punjur serta sistem pengamanan pantai melalui tanggul pantai dan laut. Terdapat 305 titik kawasan SDEW yang diatur dalam perpres tersebut.

 

Abdul menegaskan Perpres No. 60 Tahun 2020 merupakan pemantapan Jakarta sebagai pusat kota dan ekonomi serta tidak mempertahankan Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. "Sebetulnya kalau kita baca teliti, dari pasal ke pasal kita tetap konsisten, Pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara tetap diakomodir di sini. Jadi sama sekali tidak mencerminkan Perpres 60 ini seolah-olah mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara," tegasnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Hendricus Andy Simarmata mengatakan IAP dalam situasi Covid-19 seperti ini dapat terus berkontribusi dalam permasalahan yang dihadapi bangsa, terutama dari aspek perencanaan wilayah dan kota baik ke pemerintah dan kepentingan lain. Dengan Perpres No. 60 Tahun 2020 ini dapat menjadi satu arah kebijakan yang bisa sama-sama dibahas, apa kelebihan dan kekurangannya.

 

Murni tata ruang

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyampaikan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) murni soal tata ruang. “Perpres murni soal tata ruang di wilayah Jabodetabek-Punjur yang berdasarkan aturan, sudah harus ditinjau setiap 5 tahun,” ujar Pramono, Jumat (8/5/2020) seperti dilansir Setkab.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua