Rabu, 13 Mei 2020

Kejaksaan Persilakan Publik Kawal Sidang Penyiraman Novel

Tim advokasi Novel sebut ada 9 kejanggalan.
Aji Prasetyo
Foto sidang perdana kasus penyiraman Novel Baswedan. Foto: RES

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono mengatakan perbedaan pandangan mengenai proses persidangan, terutama pembuktian, antara para pihak adalah sesuatu yang wajar. Penuntut umum membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan Polri yang sudah memenuhi syarat formal dan material. Karena itu, Hari mempersilakan masyarakat bersama-sama mengawal dan mengawasi proses persidangan dua terdakwa yang diduga melakukan penyiraman terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

“Oleh karena persidangan terbuka untuk umum maka kita ikuti saja perkembangan dan hasilnya jika nanti ditemukan fakta yang terungkap di persidangan terkait adanya pelaku lain yang anda sebut ‘Aktor Intelektual’ maka hal tersebut dapat dijadikan bukti baru dan hal itu merupakan kewenangan hakim yang menyidangkan,” ujar Hari kepada hukumonline.

Saat ditanya mengenai adanya dugaan barang bukti yang dihilangkan, Hari menyebut ada risiko hukum bagi pelaku. “Maaf saya tidak tahu barang bukti apa yang dihilangkan? Kalau benar barang itu statusnya suidah menjadi barang bukti menurut hukum tentu ada resikonya bagi yang menghilangkannya,” jelas Hari.

Pernyataan Hari itu untuk menanggapi pernyataan Tim Advokasi Novel Baswedan. Tim menilai proses persidangan masih jauh dari harapan publik karena ada sejumlah kejanggalan, apalagi untuk mengungkap aktor intelektual penyiraman itu. Sejak awal Tim turut memantau jalannya persidangan dan melihat 9 kejanggalan. Anggota Tim Advokasi Arif Maulana menyampaikan 9 kejanggalan itu.

Pertama, dakwaan jaksa dianggap sebagai ‘skenario’ menutup terungkapnya aktor Intelektual dan malah menghukum ringan pelaku. Dalam dakwaan, penuntut umum menunjukkan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan hanya dinilai sebagai tindak pidana penganiayaan biasa yang tidak ada kaitannya dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi dan teror sistematis pelemahan KPK yang selama ini terus diterima oleh para penyidik KPK.

Dakwaan tersebut sangat bertentangan dengan temuan Tim Pencari Fakta bentukan Polri untuk kasus Novel Baswedan yang menemukan bahwa motif penyiraman air keras terhadap Novel yang berkaitan dengan kasuskasus korupsi besar yang ditanganinya. Menurut Tim, dalam dakwaan tidak terdapat fakta atau informasi siapa yang menyuruh melakukan tindak pidana penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Tim menduga penuntut umum satu skenario dengan penyidik kepolisian, proses hukum hanya sampai pelaku lapangan.

(Baca juga: Beda Pandang Jaksa dan Kuasa Hukum Novel tentang Dakwaan Penyiraman Air Keras).

Kedua, penuntut umum terlihat tidak menjadi representasi negara yang mewakili kepentingan korban, namun malah membela kepentingan para terdakwa. Temuan ini sudah jauh-jauh hari disampaikan saat agenda persidangan memasuki pembacaan surat dakwaan. Dalam berkas penuntut umum hanya mendakwa dua penyiram wajah Novel dengan pasal penganiyaan biasa. Padahal perbuatan pelaku dapat mengancam nyawa Novel.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua