Rabu, 13 May 2020

Kisah Opticien Arrest, Keadaan Memaksa dalam Hukum Pidana

Keadaan memaksa tak hanya dikenal dalam hukum perdata. Kisah di balik putusan ‘Opticien Arrest’ sangat relevan dengan kondisi PSBB saat ini. Di Indonesia, sudah ada beberapa putusan yang mengakomodasi alasan overmacht.
Muhammad Yasin
Ilustrasi keadaan memaksa dalam hukum pidana. Ilustrator: BAS

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membawa dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Puluhan hingga ratusan ribu pekerja terkena pemutusan hubungan kerja. Tidak sedikit pengusaha yang tak dapat menjalankan kewajibannya tepat waktu. Walhasil, banyak orang mencari solusi dengan mendalilkan pembatasan dan kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai force majeur, atau keadaan memaksa, atau disebut juga kahar.

Dalam hukum pidana, keadaan memaksa juga dikenal, lazim disebut overmacht. Dasar hukumnya adalah Pasal 48 KUHP, yang menyebutkan “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Dalam bahasa Belanda, rumusannya adalah ‘niet strafbaar is bij die een feit begat waartoe bij door overmacht is gedrongen’. Tidaklah dapat dihukum, barangsiapa telah melakukan suatu perbuatan di bawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa.

Pertanyaan yang paling mendasar: apa maksud ‘keadaan yang memaksa’ itu? Tidak ada penjelasan dalam KUHP. Beberapa kamus hukum mengartikan ‘overmacht’ sebagai daya paksa, adikuasa (Asis Safioedin ‘Daftar Kata Sederhana tentang Hukum); dan Yudha Pandu (‘Kamus Hukum’). ‘Overmacht’ disamaartikan dengan ‘force majeur, keadaan memaksa’. Subekti dan Tjitrosudibio (Kamus Hukum) dan Subrata dan Kubung (Kamus Hukum Internasional dan Indonesia) menyinggung Pasal 48 KUHP dan konsep force majeur dalam hukum perdata ketika menerjemahkan overmacht.

(Baca juga: Tentang Overmacht dan Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium).

Buku ‘Peristilahan Hukum dalam Praktek’ yang diterbitkan Kejaksaan Agung (1985) mengartikan overmacht sebagai ‘keadaan memaksa, suatu keadaan/kejadian yang tidak dapat dihindarkan dan terjadi di luar dugaan/kekuasaan seseorang’. Pengertian leksikal ini belum memberikan kejelasan tentang overmacht dan unsur-unsurnya.

Dalam buku KUHP, baik yang disusun R. Soesilo (versi 1994) maupun R. Sugandhi (versi 2013), dijelaskan bahwa lema ‘terpaksa’ dalam rumusan Pasal 48 tadi harus diartikan sebagai paksaan lahir dan batin, paksaan jasmani dan rohani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin ditentang.

Mengutip pandangan J.E Jonkers, Soesilo dan Sugandhi menyebutkan tiga jenis kekuasaan dalam kaitannya dengan overmacht. Pertama, yang bersifat mutlak. Seseorang tidak dapat berbuat lain, tidak dapat mengelak, tidak dapat memilih jalan lain. Misalnya, seseorang didorong orang yang lebih kuat tenaganya sehingga membentur kaca dan menyebabkan kaca pecah. Orang yang dilempar bisa terancam pidana karena merusak barang milik orang lain. Tetapi dalam peristiwa semacam itu bisa dipahami bahwa orang yang dilempar tidak dapat dihukum.

Kedua, yang bersifat relatif. Kekuasaan atau kekuatan yang memaksa seseorang tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa mempunyai kesempatan untuk memilih mana yang harus dilakukan. Contohnya, seseorang yang dipaksa membakar rumah di bawah ancaman senjata tajam.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua