Muatan UU Minerba Tuai Penolakan

Muatan UU Minerba kental dengan kepentingan pemilik perusahaan pertambangan. Kepentingan masyarakat wilayah pertambangan cenderung diabaikan.

Ilustrasi usaha pertambangan. Foto: RES

DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati untuk mengesahkan Revisi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) pada Selasa (12/5). Pengesahan UU Minerba tersebut menuai kritik dari berbagai pihak khususnya lembaga swadaya masyarakat dan aktivis lingkungan yang menilai muatan pasal UU tersebut berpihak pada perusahaan-perusahaan tambang batubara. Selain itu, UU tersebut mengabaikan kepentingan masyarakat wilayah pertambangan dan kelestarian lingkungan.

 

Manajer Advokasi dan Jaringan Publish What Your Pay (PWYP), Aryanto Nugroho, menyatakan pembahasan RUU Minerba sudah tidak transparan sejak awal rancangannya berada di DPR. Kemudian, partisipasi masyarakat juga sangat minim sehingga muatan aturan tersebut lebih mengakomodir kepentingan pelaku usaha. Padahal, dalam sektor pertambangan, kepentingan masyarakat wilayah kerja sangat penting untuk diakomodasi seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kepastian lahan.    

 

“Selain tidak transparan dan tidak partisipastif. Terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pembahasan RUU Minerba. Misalnya, beredarnya surat Ketua Komisi 7 yang ditujujan kepada Pimpinan DPR per-tanggal 20 Januari 2020, yang menyebut bahwa RUU Minerba ini tidak layak di-carry over. Tapi tiba-tiba tanggal 22 Januari, dalam paripurna, RUU Minerba langsung masuk dalam prolegnas 2020,” jelas Aryanto, Rabu (13/5).

 

Menurutnya, pandangan mini fraksi seolah hanya formalitas karena catatan setiap fraksi pada saat pembicaraan tingkat I (11/5/2020) tidak dibahas dalam rapat pengesahan tersebut. Misalnya, terdapat pandangan satu partai yang meminta pasal 165 UU Minerba untuk tidak dihapus namun pandangan tersebut tidak dibahas sama sekali. Belum lagi catatan terhadap pasal-pasal lainnya. “Artinya, sejumlah fraksi mengakui banyak pasal bermasalah, namun tidak dibahas, malah turut menyetujui," jelas Aryanto. (Baca: DPR Persilakan Masyarakat Uji UU Minerba Hasil Revisi ke MK)

 

Dia menjelaskan sejumlah pasal-pasal bermasalah yang akhirnya disahkan dalam UU Minerba ini berkaitan dengan memberikan keleluasaan bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya, berupa perubahan menjadi IUPK tanpa lelang, jaminan perpanjangan dan luas wilayah tidak perlu diciutkan.

 

UU Minerba Pasal 169A KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali  perpanjangan dalam bentuk  IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing–masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk  IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian  untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

 

Kemudian, pencabutan kewenangan perizinan dari provinsi ke pusat yang berpotensi menjadi resentralisasi dan bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Hal ini berisiko jadi potensi konflik hubungan daerah-pusat.